Negara Kaya Tapi Rakyat Tidak Sejahtera, Legislator PKS: Pemerintah Salah Urus
Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani menjadi narasumber dalam Talkshow Ketenagakerjaan yang digelar Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS pada Sabtu, (26/8/2024). Talkshow yang bertema 'Sudahkah Buruh Benar-Benar Merdeka?' ini dipandu langsung oleh caleg DPR RI dapil Jakarta II Bung Rusdy.
Acara ini menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang, yaitu Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat, Ketua Harian Nasional Serikat Pengendara Daring Speed, dan Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan (Bidnaker) Indra.
Pada kesempatan ini, Netty memaparkan pandangannya mengenai alasan masih banyaknya masyarakat tidak sejahtera di negeri Indonesia yang kaya raya. Padahal tertulis di konstitusi negara, pada pasal 33 UUD NRI 1945, bahwa kekayaan tersebut harusnya dikelola untuk menyejahterakan rakyat.
Ia menilai pemerintah telah salah urus negara ini, sehingga hasil pengelolaan kekayaan negara tidak dapat dirasakan oleh masyarakat dan hanya dinikmati segelintir orang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor.
Pertama adalah tingginya tingkat korupsi. Indeks persepsi korupsi Indonesia saat ini berada di urutan 110 dari 180 negara. Hal ini terlihat dari banyaknya menteri dan pejabat negara yang tertangkap korupsi dan melakukan penyelewengan. Uang yang seharusnya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat malah digunakan untuk memperkaya diri sendiri.
"Ini gambaran bahwa mereka memperkaya diri dari uang rakyat yang seharusnya mereka kelola sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat," ungkap Netty.
Kedua, lanjut Netty, ketidakmampuan pemerintah menggunakan anggaran sesuai peruntukannya. Belum lama terungkap bahwa dana untuk penurunan stunting ternyata banyak dihabiskan untuk rapat.
"Yang kedua, temuan di BPK itu banyak sekali belum sesuai peruntukan, tidak sesuai ketentuan," jelas Ketua DPP PKS Bidang Kesejahteraan Sosial ini.
Ketiga adalah pemerintah belum menerapkan skala prioritas. Beberapa proyek seperti proyek IKN, kereta cepat, dan food estate terkesan dipaksakan dengan pembiayaan yang besar di tengah kesulitan masyarakat, bahkan jauh lebih besar dibanding anggaran kesehatan yang memang dibutuhkan seluruh masyarakat.
Terakhir adalah adanya kebocoran anggaran di mana-mana. Pada pilar transparasi keuangan, BPK mencatat bahwa penggunaan anggaran di Indonesia sangat rentan untuk diselewengkan dan disalahgunakan.
Ketika ditanya bagaimana solusinya, legislator perempuan PKS ini menyebut perlunya ganti kepemimpinan. Oleh karena itu, ia mengajak peserta yang hadir untuk melek dan cerdas politik serta berkontribusi dalam Pemilu untuk memilih pemimpin dan orang-orang yang baik.
"Karena berbagai persoalan yang kita hadapi hari ini gak mungkin bisa diselesaikan tanpa kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang nasionalis, dan juga sistem perpolitikan yang tunduk pada hukum."