Gelar Talkshow Ketenagakerjaan, PKS: Sudahkah Buruh Benar-Benar Merdeka?
Jakarta - Masih dalam rangka peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, Bidang Ketenagakerjaan (Bidnaker) DPP PKS menggelar Talkshow Ketenagakerjaan yang bertema 'Sudahkah Buruh Benar-Benar Merdeka?' pada Sabtu, (26/8/2023) di Aula Kantor DPTP PKS, Jakarta.
Pada kegiatan ini, hadir sebagai narasumber Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat, Ketua Harian Nasional Serikat Pengendara Daring Speed, dan Wakil Ketua Bidnaker Indra.
Dalam pemaparannya, Wakabidnaker Indra menyampaikan ada 8 alat ukur untuk menjawab tema utama talkshow hari ini, 'Sudahkah Buruh Benar-Benar Merdeka?'
"Saya mencatat ada 8 hal yang jadi alat ukur kita hingga akhirnya bisa menjawab sudah merdeka secara hakiki atau tidak," ungkapnya.
Kedelapan hal tersebut adalah persoalan Tenaga Kerja Asing (TKA), Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pesangon, upah pekerja, outsourcing, karyawan kontrak, entitas serikat pekerja, dan kepastian status dan perlindungan kepada pengemudi ojek online (ojol).
Seluruh poin tersebut, jelas Indra, mengalami kemunduran pada masa pemerintahan saat ini. Terlebih dengan adanya UU Cipta Kerja yang sejak awal mendapat banyak penolakan dari buruh dan pekerja.
"Seharusnya rezim dari hari ke hari, yang seharusnya sudah baik di UU 13 semakin ditingkatkan kualitas kebaikannya. Semakin ditingkatkan pembelaan, proteksi pada buruhnya. Tapi yang terjadi sebaliknya, justru semakin dimarginalkan, semakin ditekan," ungkap Indra.
Indra menyebut, UU Cipta Kerja yang tidak berpihak kepada rakyat tersebut menunjukkan pemerintah lebih memfasilitasi oligarki dibanding rakyatnya. Pemerintah tidak sungguh-sungguh mensejahterakan dan memerdekakan secara hakiki buruh dan pekerja Indonesia.
"Kesimpulan sementara saya, bahwasanya political will untuk memerdekakan secara hakiki itu tidak nampak secara cukup dari rezim hari ini," jelasnya.
Oleh karena itu, Indra mengajak kepada para buruh dan pengemudi ojol untuk menjadikan 8 poin tersebut sebagai tolak ukur memilih Presiden RI dan wakil rakyatnya di Pemilu 2024 mendatang. Memilih Presiden RI yang memiliki rekam jejak berpihak kepada buruh dan partai yang konsisten bersama buruh menolak UU Cipta Kerja.