Legislator PKS: RUU Perampasan Aset Tak Boleh Berhenti pada Penyitaan, Pengelolaannya Harus Profesional
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Adang Daradjatun, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset harus memperhatikan aspek pengelolaan aset secara profesional, transparan, dan akuntabel, bukan hanya mengatur mekanisme penyitaannya.
