Program Subsidi Motor Listrik Sepi Peminat, Legislator PKS: Seperti Dipaksakan, Tak Perlu Dilanjutkan!

Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Diah Nurwitasari memberikan kritik kepada Pemerintah terkait program subsidi motor listrik yang sepi peminat dan terkesan dipaksakan.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama Eselon I Kementerian Perindustrian RI pada Senin (12/06/2023), dilakukan pembahasan mengenai progres pelaksanaan Kegiatan TA 2023 dan Pembahasan RKA-K/L serta RKP tahun 2024. Pembahasan dilakukan secara terbuka di Ruang Komisi VII Gedung Nusantara I, Komplek DPR.

Ada berbagai isu strategis yang menjadi bahasan dalam RDP tersebut. Di antaranya seperti program subsidi motor listrik, progres pelaksanaan realisasi anggaran tahun 2023, perkembangan industri yang ada di dalam negeri, hingga terkait rencana pengembangan sektor perindustrian tahun 2024.

Atas paparan tersebut, Diah Nurwitasari, Aleg Komisi VII dari Fraksi PKS memberikan beberapa catatan dan kritik kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian RI. Ia mengawali catatan kepada Dirjen IKMA tentang pelaksanaan pembentukan Wirausaha Baru (WUB) yang harus lebih diperhatikan karena UMKM menjadi penopang dalam perekonomian kita.

“Kita tahu bahwa di tengah resesi global, UMKM kitalah yang dapat menjadi penopangnya. Sehingga program yang berkaitan pengembangan UMKM harus lebih diperhatikan,” ujar Diah.

Kemudian ia melanjutkan pandangannya mengenai perkembangan industri halal yang ada di Indonesia. Diah menilai bahwa pemerintah masih belum serius dalam mengelola industri halal, padahal potensinya sangat besar dan dibutuhkan.

“Realisasi anggaran 2023 masih sangat kecil, kami melihat keberpihakan Kementerian Perindustrian terkait fasilitasi dan penguatan industri halal harus lebih diseriusi dan diperhatikan”, tegas Politisi Perempuan PKS asli jawa Barat itu.

Diah kemudian melanjutkan pandangannya tentang program subsidi motor listrik oleh Kemenperin. Ia memberikan kritik kepada Kemenperin RI terkait sepinya peminat dari program tersebut.

“Anggaran 2023 itu 1,4 triliun untuk kuota 200,000 subsidi motor listrik, baru hanya terealisasi 4 unit saja. Dan yang daftar juga hanya 696. Ini kenyataan yang harus dikaji,” ungkap kritik Politisi PKS itu.

Ia pun menegaskan kepada pemerintah bahwa program tersebut terlihat sangat dipaksakan. Ia menegaskan program tersebut untuk dievaluasi dan cenderung untuk dihentikan.

“Dengan kenyataan tersebut, program ini seperti sangat dipaksakan. Atas hal-hal tersebut saya cenderung untuk program ini dihentikan saja!” tegas Diah

Kemenperin RI tercatat mengusulkan Anggaran 2024 sebesar Rp 3,7 Triliun dengan berbagai rencana program yang disiapkan.