Politikus PKS Sebut Pendidikan di RI Gagal, Ajarkan Berbohong Lewat Sistem PPDB
KUMPARAN.COM, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah mengkritik keras pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB ) 2023 melalui jalur zonasi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kemendikbudristek. Ia menyebut PPDB gambaran kegagalan pendidikan Indonesia.
"Saya kayanya hari ini ingin berlebihan gitu, ingin lebay, kalau kata anak-anak muda, ketika melihat permasalahan PPDB ini dari tahun ke tahun sama berulang," kata Ledia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait PPDB dengan Kemendikbud di Gedung DPR, Senayan, Rabu (12/7).
Rapat itu dihadiri oleh Sekjen Kemendikbud Sunarti, Irjen Kemendikbudristek Chatarina Girsang, Dirjen Dikdasmen Iwan Syahril, dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kiki Yuliati.
"Kok saya merasa bahwa ternyata pendidikan di Indonesia gagal, kenapa? Karena ini adalah pendidikan. Semua menginginkan anak mendapatkan pendidikan yang baik tapi tidak menggunakan proses yang mendidik," lanjut politisi PKS itu.
Menurut Ledia, sistem PPDB seolah mengajarkan masyarakat untuk berbohong demi mendapatkan sebuah keinginan. Ia menyebut cara seperti itu tidak berkah jika dilakukan.
"Dengan cara berbohong, dengan cara memalsukan itu kan sama juga dengan mengajari anak enggak apa-apa kamu dapat pendidikan yang terbaik dengan cara apa pun juga," ujar Ledia.
"Kalau kata dalam bahasa agama enggak berkah ilmunya. Kita mau bicara apa, mau cari apa gitu, ya, enggak akan dapat, enggak akan berhasil karena proses awalnya saja sudah enggak benar," ucapnya.
Politikus PKS itu juga menyayangkan ada pihak pengelola PPDB dan aparat yang membantu meloloskan seorang siswa dengan cara yang salah.
"Kedua, ketika kita bicara kok ada ya pendidik yang menghalalkan cara begitu juga kan enggak benar juga," tutur Ledia.
"Kemudian ada oknum dari pengelola pendidikan katakanlah begitu yang juga membenarkan, kok, ada aparat penegak hukum yamg membenarkan, berarti itu sudah dari dulu-dulu. Artinya boleh dikatakan gagal pendidikan kita orang Indonesia, jadi tidak menghargai proses," tutup Ledia.
Akal-akalan pendaftaran PPDB mencuat setiap tahun dan sering menjadi perbincangan di medsos. Tak jarang juga terjadi demonstrasi seperti yang dilakukan Koalisi Kawal Pendidikan Jakarta (Kopaja) di Jakarta pada 20 Juni 2023.
Rata-rata modus kecurangan PPDB adalah pindah Kartu Keluarga (KK), menumpang KK saudara atau orang lain yang tidak dikenal yang rumahnya dengan sekolah tujuan dengan membayar sejumlah biaya.
Modus lainnya, ada juga yang jadi 'murid titipan' dari oknum perangkat pemerintahan. Di jalur afirmasi, kecurangan terjadi dengan pemalsuan dokumen seperti orang kaya yang berpura-pura menjadi warga miskin dan mendapatkan surat keterangan warga tidak mampu demi bisa masuk sekolah favorit.
Sumber: KUMPARAN.COM