PKS Ingatkan Pemerintah Waspadai Potensi Pembengkakan Defisit APBN 2025

Jakarta, 2 Juli 2025 — Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Handi Risza, menyoroti laporan Realisasi APBN Semester I Tahun 2025 dan menyampaikan kekhawatiran terhadap potensi pelebaran defisit anggaran.

 Ia menyebutkan bahwa Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah meminta pemerintah untuk lebih berhati-hati karena prognosis defisit APBN diperkirakan melebihi target yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2025.

“Dalam UU APBN 2025, target defisit ditetapkan sebesar 2,53% dari PDB atau sekitar Rp616,2 triliun. Namun, prognosis defisit hingga akhir tahun berpotensi membengkak menjadi 2,78% dari PDB, atau setara dengan Rp662,0 triliun,” ujar Handi Risza.

Menurutnya, hal ini disebabkan oleh potensi berkurangnya pendapatan negara dari target yang telah ditetapkan. “Dalam APBN 2025, target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun. Namun dalam Outlook 2025, diperkirakan hanya akan mencapai Rp2.865,5 triliun atau sekitar 95,4% dari target,” lanjutnya.

DPP PKS melalui Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri menilai bahwa situasi ini menjadi alarm penting bagi pemerintah, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan dinamika geopolitik yang semakin kompleks.

“Pemerintah perlu segera menyusun dan menjalankan langkah-langkah antisipatif dan sekaligus korektif, terutama terhadap kebijakan serta program yang terbukti tidak efektif dan efisien selama Semester I 2025. Ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Handi.

Ia menambahkan bahwa kesehatan ruang fiskal harus menjadi perhatian utama di tengah tekanan eksternal yang meningkat dan belum kuatnya fondasi perekonomian nasional.

“Langkah korektif ini bukan sekadar teknokratis, tetapi juga krusial untuk memastikan keberlanjutan proses pembangunan nasional tetap berjalan baik dan tidak terganggu oleh pelemahan fiskal,” tutupnya. (Arya JP)