PKS Sayangkan Kemenhub Hanya Fokus Soal Tarif, Abaikan Potongan Tarif dan Jaminan Sosial

Jakarta - Merespons pertemuan antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Komisi V DPR RI, dimana Kemenhub merencanakan akan menaikan tarif ojek online (ojol) sebesar 8–15 persen, Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS, Muhamad Rusdi, menegaskan bahwa persoalan utama yang dirasakan para pengemudi bukanlah soal tarif, melainkan potongan besar dari aplikator dan ketiadaan perlindungan sosial.

“Di era techno feodalism saat ini, dimana para pemilik platform digital adalah para pemilik pemilik lahan modern dan para pekerja di platform digital tidak punya kendali, karena pengaturan kerjanya di atur oleh sistem algoritma. Sehingga yang menjadi concern utama para ojol saat ini bukan sekadar tarif naik atau tidak, tapi potongan besar dari aplikator — bahkan lebih dari 20 persen — tanpa peningkatan nyata terhadap kualitas pendapatan,” ujar Rusdi.

Menurutnya, yang dibutuhkan pengemudi justru adalah adanya perlindungan sistem bagi hasil yang adil dan program jaminan sosial yang iurannya ditanggung oleh aplikator, bukan dibebankan kepada driver. 

“Buat apa tarif naik, kalau potongannya tetap tinggi dan tidak berdampak pada kesejahteraan pengemudi,” tambahnya.

Rusdi menegaskan, dengan adanya kenaikan tarif, tidak ada lagi alasan bagi aplikator untuk menghindari kewajiban. 

“Kenaikan tarif ini seharusnya menjadi momentum bagi aplikator untuk mulai membayar iuran jaminan sosial bagi mitranya serta menerapkan sistem bagi hasil yang lebih manusiawi dan berkeadilan, demi menciptakan pendapatan dan kehidupan yang layak bagi para driver online,” jelasnya.

PKS juga menekankan pentingnya perluasan perlindungan sosial bagi pengemudi ojol. Selain jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja, pengemudi juga harus mendapatkan jaminan hari tua dan pensiun agar tidak terus bekerja hingga usia lanjut akibat ketiadaan perlindungan.

“Kita semua ingin melihat para driver online hidup sejahtera, tanpa harus terus menarik penumpang di usia senja. Dengan adanya jaminan sosial yang nyata dan menyeluruh, hal itu sangat mungkin terwujud,” lanjut Rusdi.

Sebagai partai yang konsisten memperjuangkan hak-hak pekerja, PKS mendorong hadirnya regulasi yang mampu menciptakan keseimbangan relasi antara aplikator dan mitra pengemudi. PKS juga menekankan pentingnya kejelasan status kerja bagi para driver online. Sistem kemitraan yang ada saat ini membuat para pengemudi tidak mendapatkan perlindungan kerja, perlindungan pendapatan, maupun serta hak berunding. (MF)