Fraksi PKS Gorontalo Kritik Pemerintah yang Tak Pro Petani

Kronologi, Gorontalo – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Gorontalo mengkritik kinerja pemerintah baik pusat, provinsi, kabupaten yang tidak mengalokasikan anggaran untuk benih jagung untuk kebutuhan petani.

Anggota Fraksi PKS, Syafrudin Hanasi, menyebut, kebijakan pemerintah yang tak lagi mengalokasin bantuan benih jagung itu telah berlaku selama tiga tahun sejak 2020 hingga 2022.

“Pemerintah harus tahu, bahwa kebutuhan benih jagung di Gorontalo sangat luar biasa. Yang terjadi saat ini tak ada lagi sentuhan pemerintah, baik itu pusat, provinsi dan juga daerah,” kata Syafrudin, Rabu (28/9/2022).

Selain bantuan benih jagung, kata Syarifudin, pemerintah juga tak lagi mengalokasikan bantuan pupuk ponska. Padahal, benih jagung dan pupuk itu benar-benar menjadi kebutuhan petani golongan menengah ke bawah saat ini.

Bukan saja bantuan benih, kata dia, bantuan pupuk, terutama pupuk jenis ponska juga sudah tak ada alokasi di Gorontalo. Padahal, menurutnya, pupuk itu sangat dibutuhkan oleh petani jagung di Gorontalo.

“Kalau sudah seperti ini, maka jelas pemerintah tidak lagi pro terhadap petani. Lantas kepada siapa para petani kita menggantungkan harapan,” tanya Syafrudin?

Ia berharap, kepada pejabat tertinggi Gubernur Provinsi Gorontalo dapat memberi solusi atas harapan petani di seluruh wilayah Gorontalo guna mewujudkan kebutuhan benih jagung dan pupuk.

“Seperti kita ketahui bersama bahwa luasan wilayah yang paling besar adalah Kabupaten Gorontalo. Dengan demikian maka kebutuhan benih jagung dan pupuk juga pasti sangat besar. Semoga dapat diwujudkan oleh gubernur,” pungkas Syafrudin.

Sumber: Kronologi.id