Berita PKS

Sohibul Iman: Demokrasi Indonesia Alami Masa Kemunduran dari sejak Awal Reformasi

10 Apr 2021 | 17:44 WIB

Share: Facebook Twitter WhatsApp Telegram

thumbnail

JAKARTA (10/4) -- Wakil Ketua Majelis Syuro’ Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohammad Sohibul Iman, dalam Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan yang digelar Fraksi PKS DPR RI mengatakan bahwa semua masyarakat rindu akan terwujudnya demokrasi yang substantif dan lebih baik.

Tapi, Menurut Pria yang akrab disapa MSI ini, demokrasi di negara kita saat ini masih belum sesuai dengan harapan kita, karena kita masih melihat adanya money politics yang nyata dan membuat demokrasi kita tidak lebih baik dan adanya kekuatan besar yang disebut oligarki.

“Saya melihat politik dan oligarki ini setali tiga uang sebetulnya, karena ini semua disebabkan karena hal yang sama. Jadi adanya kekuasaan uang dan dipraktekkan dengan jual beli suara, sehingga banyak yang mulai menyuarakan,” ungkap Presiden PKS 2015-2020 ini.

Kemunduran demokrasi, ungkap Sohibul, ditandai dengan ruang partisipasi publik yang semakin menyempit, akibat pintu masuk ke ranah poltik semakin berat yang disebabkan biaya politik yang mahal. Akibatnya sirkulasi elit hanya dikuasai oleh orang-orang atau kelompok yang memiliki modal kapital.

“Penyebab mundurnya demokrasi Indonesia salah satunya akibat dari desain institusi demokrasi kita yang belum tuntas, menyempitnya partisipasi publik, kemudian pengelolaan negara yang baik tidak abuse of power,” terang pria yang juga kerap disapa kang Iman.

Pembiayaan demokrasi Indonesia, lanjut MSI, yang menganut pasar bebas konstestasi politik membuat politik Indonesia memburuk, korupsi, politik berbiaya mahal dan oligarki kekuasaan.

“Budaya politik Indonesia tidak terjadi transformasi sehingga menimbulkan gesekan. Misal perbedaan dalam demokrasi. Kemudian masih ada pandangan bahwa menghadapi yang berbeda dengan pandangan zero sum game (saling menihilkan),” pungkasnya.

Indonesia, lanjut MSI, harus memperbaiki cara pandang terhadap kekuasaan. Indonesia harus belajar kesadaran etis dari Jepang bagaimana cara pandang dalam kekuasaan.

“Budaya Jepang, menempatkan kekuasaan sebagai sebuah kepercayaan dan kehormatan maka ketika terjadi sesuatu yang memalukan maka mundur dari kekuasaan,” tuturnya.

Politik itu, kata MSI, seharusnya politik adu gagasan bukan keuangan apalagi menggunakan isu-isu primordial.

“Melalui demokrasi inilah kita bisa mendorong demokrasi substansi sehingga bisa menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup MSI.


Berita Terkait