Legislator PKS Harap Swasembada Protein Harus Jadi Prioritas Nasional
Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, drh. Slamet, menegaskan pentingnya menjadikan swasembada protein hewani sebagai prioritas dalam kebijakan pertanian nasional. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Pertanian yang membahas pagu indikatif tahun 2026.
Dari total anggaran reguler Kementerian Pertanian sebesar Rp13,7 triliun, alokasi untuk Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mencapai Rp1,3 triliun, sedangkan untuk Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan hanya sebesar Rp819,9 miliar.
Menurut drh. Slamet, angka ini mencerminkan ketimpangan fokus kebijakan yang masih terlalu dominan pada sektor karbohidrat, sementara sektor protein belum mendapat perhatian yang sebanding.
Ia juga menyoroti usulan penyesuaian pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp44,64 triliun yang belum mencantumkan program strategis untuk mendukung swasembada protein.
“Saya mengusulkan agar lebih banyak diarahkan pada perluasan sawah dan distribusi benih jagung, tanpa menyentuh hal-hal fundamental seperti penguatan Balai Inseminasi Buatan (BBIB), penyediaan nitrogen cair, bantuan pakan lokal, atau penguatan koperasi peternak,” ungkapnya.
Selain itu, drh. Slamet mengingatkan pentingnya dukungan anggaran terhadap implementasi peta jalan Indonesia bebas PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 285 Tahun 2023.
“Tanpa dukungan dana yang memadai, peta jalan tersebut akan berisiko menjadi dokumen formalitas tanpa dampak nyata terhadap peningkatan kualitas dan produktivitas ternak nasional,” ujar Slamet.
Menurutnya, keberhasilan swasembada protein tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi oleh keberpihakan politik anggaran. Pemerintah pusat juga perlu membangun skema pendanaan bersama dengan daerah untuk mendukung pelaksanaan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan di lapangan.
“Kalau beras membuat kenyang, maka protein membuat cerdas. Swasembada protein bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan mendesak bangsa. Ini soal gizi, kualitas generasi, dan kedaulatan pangan,” tegas drh. Slamet.
Ia berharap Kementerian Pertanian dapat melakukan peninjauan ulang terhadap struktur anggaran agar program swasembada protein benar-benar menjadi bagian utama dari kebijakan pertanian nasional ke depan. (Humas Fraksi PKS)