Rawan Kriminalitas, Dewan Desak Perbaikan Manajemen JPO

JAKARTA (27/11) – Kasus pemerkosaan yang terjadi di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di wilayah Jakarta Selatan, telah membuat resah para pejalan kaki terutama pengguna JPO. Hal ini mendapatkan sorotan dari Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Nasrullah, di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/11). Dirinya mengungkapkan bahwa hal ini terjadi karena buruknya keamanan dan manajemen sarana umum di Jakarta termasuk JPO.

Nasrullah menambahkan, JPO di Jakarta hampir seluruhnya tertutupi dengan papan reklame sehingga sulit untuk diawasi.

"Papan reklame yang posisinya menutupi jembatan penyeberangan selama ini terkesan hanya komersial tanpa memperhatikan unsur keamanan bagi mereka yang melewati jembatan penyeberangan," ungkap Nasrullah.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menegaskan harus ada perbaikan manajemen JPO baik dari sisi perawatan dan juga yang utama adalah unsur keamanan. Padahal, lanjut Nasrullah, dalam Pergub No. 160 tahun 2015 tentang APBD DKI Jakarta 2015, dana untuk pembangunan dan peningkatan JPO cukup besar, yakni sebesar Rp19 miliar. 

"Banyak JPO yang sudah rusak, bolong-bolong namun tidak segera diperbaiki, ini kan sangat berbahaya bagi masyarakat yang menggunakan JPO, padahal dananya ada. Dan untuk keamanannya, ini perlu keterlibatan dan kerjasama Satpol PP dan pihak kepolisian," ujar pria yang juga menjabat Sekretaris Dewan Syariah Wilayah (DSW) PKS DKI Jakarta tersebut.

Terkait terjadinya kasus pemerkosaan di JPO, Nasrullah melanjutkan, seharusnya tidak perlu terjadi apabila petugas Satpol PP melakukan tugas untuk menjaga keamanan dengan melakukan patroli di wilayah yang rawan tindakan kriminalitas terutama pada malam hari.

“Seharusnya Satpol PP ada yang berpatroli bukan hanya pada siang hari tapi juga pada malam hari yang justru sangat rawan terjadinya tindakan kriminalitas,” pungkasnya.

Keterangan Foto: Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nasrullah.

Sumber: Humas FPKS DPRD DKI Jakarta