Produksi Kian Turun, Politisi PKS Dorong Kebijakan Khusus Pengembangan Kedelai

Sumbawa (24/02) — Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan merasa prihatin dengan angka produksi kedelai yang terus turun setiap tahun, demikian juga dengan anggaran dan target produksi yang kian kecil setiap tahun.

“Saya melihat sepertinya Pemerintah belum punya orientasi kuat untuk lebih serius meningkatkan produksi kedelai nasional, hal ini terlihat dari terus turunnya anggaran komoditas kedelai dan target produksi yang semakin kecil tiap tahun,” ujar Johan menyikapi kemelut melonjaknya harga kedelai dan tingginya ketergantungan impor saat ini.

Lebih lanjut untuk mengatasi persoalan produksi kedelai yang kian turun setiap tahun, Johan mendorong Kementerian Pertanian (Kementan) agar membuat kebijakan khusus pengembangan kedelai.

“Kita harus ingat bahwa negara kita dalam sejarahnya pernah swasembada kedelai pada tahun 1992 dengan produksi mencapai 1,8 juta ton, maka semangat swasembada harus terus dikuatkan karena secara nasional tingkat kebutuhan kedelai setiap tahun terus meningkat,” terang Johan.

“Saya minta pemerintah menetapkan bahwa kedelai sebagai salah satu komoditas yang harus mencapai swasembada, diperlukan kebijakan khusus kedelai nasional seperti kebijakan harga, kebijakan pembatasan impor, kebijakan peningkatan produksi lokal serta memperkuat inovasi teknologi sumberdaya lahan untuk mendukung swasembada kedelai” papar Johan sembari mengungkap realitas dalam empat tahun terakhir produksi kedelai kian anjlok.

Selanjutnya, Politisi PKS ini menguraikan sejak 2018 produksi kedelai masih berkisar sekitar 650 ton kemudian turun menjadi 424 ton pada tahun 2019.

“Lalu pada tahun 2020 produksi kedelai hanya mencapai 296 ton dan ternyata tahun 2021 lalu produksi malah lebih rendah lagi yakni hanya mencapai 211 ton,” ungkap Johan seraya menjelaskan hal ini pasti berdampak kurangnya pasokan dan selalu ketergantungan pada impor.

Wakil Rakyat dari Dapil NTB 1 ini menjelaskan bahwa solusi untuk jangka pendek, harus dilakukan peningkatan luas areal panen terutama di daerah sentra produksi kedelai seperti di Jawa Timur dan NTB, serta harus mendorong peningkatan produktivitas dan peningkatan intensitas tanam.

“Saya yakin negara kita merupakan wilayah potensial produksi kedelai yang memiliki kesesuaian agroekologi dan sosial ekonomi petani,” cetus Johan.

Sementara itu untuk jangka menengah, lanjut Johan, pemerintah dapat memperkuat pengembangan usaha kedelai di lahan sawah dan lahan kering yang dilakukan melalui perluasan areal, peningkatan produktivitas hasil, peningkatan stabilitas hasil, penekanan senjang hasil, penekanan kehilangan hasil, dan penerapan system produksi kedelai berkelanjutan berwawasan lingkungan.

Legislator Senayan ini juga menilai untuk jangka Panjang menuju swasembada kedelai, pemerintah harus segera menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi pokok kendala dari tercapainya swasembada, yakni membantu usaha tani kedelai agar diusahakan lebih dari satu kali setahun, mengatasi persoalan sempitnya lahan bagi budidaya kedelai, selalu meningkatkan produktivitas, membantu petani dalam hal biaya produksi serta memberikan insentif agar petani meraih keuntungan dan efisiensi tinggi.

“Penurunan produksi kedelai yang sangat tajam saat ini akan memperlemah ketahanan pangan nasional, jadi diperlukan terobosan yang signifikan saat ini untuk memberi insentif bagi petani agar bergairah menanam kedelai. Prospek pencapaian swasembada kedelai pada masa yang akan datang harus terus ditingkatkan menuju kemandirian pangan nasional," tutup Johan Rosihan.