PKS: Kebijakan Subsidi LPG Harus Tepat Sasaran dan Berkeadilan

Jakarta – Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas Netty Prasetiyani meminta pemerintah agar pengelolaan anggaran subsidi tidak mengorbankan akses masyarakat rentan terhadap energi murah dan layak. 

Hal ini disampaikannya menanggapi pemangkasan anggaran subsidi LPG 3 kg tahun 2025 dari Rp 87 triliun menjadi Rp 68,7 triliun. 

"Pengelolaan anggaran subsidi memang harus dilakukan dengan prinsip efisiensi dan kehati-hatian, namun tidak boleh mengorbankan akses masyarakat rentan terhadap energi murah dan layak," ujar Netty dalam keterangan medianya, Jumat, 4 Juli 2025.

“LPG 3 kg bukan sekadar bahan bakar dapur, tapi bagian dari jaring pengaman sosial bagi keluarga prasejahtera, termasuk perempuan kepala keluarga, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya,” tambahnya. 

Dalam laporan pemerintah, volume konsumsi LPG 3 kg diperkirakan mencapai 8,36 juta metrik ton pada akhir 2025, lebih tinggi dari target awal dalam APBN sebesar 8,17 juta ton. Sementara anggaran subsidi justru mengalami penurunan. 

Netty menekankan pentingnya langkah antisipatif dan perlindungan sosial yang terencana. 

“Kami mendorong agar kebijakan ini tidak dilakukan secara tiba-tiba yang berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat," tutur Netty. 

Jika memang perlu dilakukan pembatasan atau penyesuaian, maka harus disertai dengan pemetaan data penerima subsidi yang lebih akurat dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses,” tambahnya. 

Netty juga mengingatkan bahwa ketidakjelasan arah kebijakan subsidi energi bisa menimbulkan ketidakpastian di tingkat rumah tangga, terlebih di tengah situasi ekonomi yang masih belum pulih dan gejolak harga komoditas lainnya. 

PKS, kata Netty, terus berkomitmen untuk mengawal agar kebijakan subsidi pemerintah berpihak kepada masyarakat kecil. 

"PKS siap berdialog dan memberi masukan agar subsidi LPG benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan. Ini soal keadilan dan keberpihakan," katanya. (AryaJP)