PKS Cermati Otoritarian Politik dalam Perkembangan Riset dan Teknologi di Indonesia

Wakil Ketua Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Hidup DPP PKS Marsudi Budi Utomo
Wakil Ketua Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Hidup DPP PKS Marsudi Budi Utomo

Wakil Ketua Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Hidup DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dr. Marsudi Budi Utomo mencermati perkembangan otoriatarian kekuatan politik dalam mempengaruhi perkembangan riset dan teknologi nasional.

Marsudi juga memberikan kritikan dan saran agar arah Indonesia Maju bisa berbarengan dengan majunya riset, teknologi dan industri nasional.

Ia melihat sentralisasi lembaga institusi riset nasional menjadi satu "kerajaan besar" Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merupakan bentuk otoritarian riset. 

Hal ini sudah dilakukan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan lembaga risetnya Chinese Academy of Sciences (CAS). CAS telah mampu mendorong riset untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat RRT. 

Menurut Marsudi, keberhasilan CAS di dalam mengembangkan riset dan teknologi RRT ini didukung sistem politik partai penguasa tunggal di pemerintahan RRT.

Marsudi menengarai bahwa penggabungan lembaga riset nasional ke dalam satu payung BRIN merupakan langkah duplikasi CAS. Namun yang perlu dicermati bersama, bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah koalisi multi partai dan tidak ada partai tunggal berkuasa, sehingga cengkeraman pemerintah atau partai pemenang pemilu sangat lemah dan terbatas waktunya. 

Alih-alih untuk menyusun arah baru dan strategi IPTEK nasional, yang ada justru bengkaknya struktur SDM dan kegamangan masuknya kekuatan politik praktis ke dalam independensi pengelolaan IPTEK nasional.

Memperhatikan lesunya perkembangan riset dan teknologi (inovasi) yang berdampak terhambatnya perkembangan industri strategis, dan kondisi penguasaan IPTEK yang tidak tercerminkan ke dalam pertumbuhan industri dan teknologi nasional, serta peran politik praktis dalam kehidupan berbangsa, Marsudi memberikan beberapa hal sebagai catatan untuk perbaikan.

Pertama, tidak memaksakan politik praktis ke dalam kebijakan riset dan teknologi nasional. Kedua, pemanfaatan digital teknologi agar tidak dipakai sebagai alat penggalangan massa untuk melenggangkan kekuasaan dan mendorong shifting process menuju ototritarian. Ketiga, perlunya segera membuat konsensus nasional dari seluruh pemangku kebijakan untuk menentukan arah riset dan teknologi yang berorientasi ketahanan industri nasional.