Perjuangkan Aspirasi Keumatan, Sangkala: PKS Butuh Nasihat Ulama
Ambon -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Maluku melakukan silaturahim kebangsaan lanjutan ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maluku pada Rabu (26/05/2021). Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung MUI Maluku.
Ketua DPW PKS Maluku Abdullah Asis Sangkala mengatakan dalam memperjuangkan aspirasi keumatan PKS membutuhkan nasihat dan bimbingan para ulama.
"Dinamika politik dalam memperjuangkan aspirasi keumatan lewat partai ialah tanggung jawab besar PKS. Olehnya itu, PKS butuh nasihat dari para ulama, PKS ingin dengar berbagai masukan," tutur Sangkala.
Melanjutkan perihal kunjungan PKS, Ketua MUI Maluku Abdullah Latuapo mengatakan bahwa PKS perlu belajar dari ulama, berjuang dan tak pernah gentar serta menjadikan perjuangan ulama sebagai motivasi.
"Orang yang berjuang untuk agama Allah, maka semua makhluk yang ada di alam raya ini, termaksud ikan-ikan di laut, semut-semut di lubang batu, pohon-pohon sekaligus akan mendoakan dia kepada Allah SWT, inilah yang menjadi motivasi sehingga para ulama, dai dan pendakwah mereka tidak gentar," jelasnya.
Sementara itu, menurut Kepala Peneliti MUI Maluku Bandjar berharap dalam kebijakan PKS harus melihat kepentingan masyarakat. Berbagai persoalan yang menjadi keresahan masyarakat perlu diselesaikan.
"Peraturan dibuat pemerintah, yang tidak berpihak kepada rakyat, PKS segera mungkin untuk mengambil peran maju, menyuarakan keresahan masyarakat. Begitu pun dalam kebijakan, PKS sebagai partai politik terbesar di Maluku, tolonglah melihat kepentingan-kepentingan masyarakat," harapnya.
Menanggapi masukan dari MUI, Abdulllah Asis Sangkala menyampaikan bahwa PKS akan terus membela dan memperjuangkan kepentingan umat, bangsa dan negara, serta menjadi corong aspirasi umat, dan masyarakat.
"InsyaAllah PKS akan menjaga betul amanah yang diberikan ini, dan akan kami perjuangkan di forum-forum parlemen," ucap Sangkala.
Adapun permasalahan yang dibicarakan antara lain lahan untuk kuburan muslim, konsumsi makanan halal, juru sembelih halal, pemberdayaan ekonomi umat, suarakan pembatasan Indomaret, prioritas penganggaran, fatwa money politik, penegakan hukum, pendidikan, kesehatan, sarana transportasi, indeks pertumbuhan manusia (IPM), akses lintas yang belum tersambung (SBB, SBT, pulau Buru, Bursel).