Perbaiki Kualitas, Sejumlah BUMN Harus Dibersihkan

Jakarta (5/11) — Keinginan Menteri BUMN untuk bersih-bersih di lingkungan wilayah kerjanya mendapat apresiasi dari anggota DPR, Nevi Zuairina. Karena diakui, kasus yang menjerat delapan direksi pada tujuh perusahaan yang berlaku pada periode lima tahun lalu cukup menjadi pelajaran bagi kementerian untuk membangun integritas institusi yang biasa disebut good corporate government (GCG).

“Sebetulnya ada tiga aspek penting yang sangat berpengaruh terhadap perilaku BUMN. Tiga aspek itu meliputi 1. Proses seleksi Direksi/Komisaris; 2. Pull Factor dari pihak swasta; 3. Push Factor dari key stake holders sendiri (eksekutif/legislatif/aparat penegak hukum)”, ujar Nevi.

Legislator Sumatera Barat II ini menjelaskan, bahwa pada faktor proses seleksi direksi/komisaris telah dibangun konsep “Talent Management System”. Namun pada pelaksanaanya, perlu dikawal secara ketat, karena masih saja ada yang terlewat. Ketika salah satu dari empat pilarnya yang meliputi Atraksi, Perkembangan, Motivasi, dan Retensi ada yang terlewat, maka pengawalan faktor seleksi direksi/komisaris akan menjadi sia-sia. Sistem yang dibangun selain menghasilkan SDM yang unggul pada saat seleksi, perlu memastikan agar seluruh masa jabatan yang diemban adalah bersih baik di awal, pertengahan sampai akhir masa jabatan.

Politisi PKS ini menambahkan, yang sangat penting adalah masalah regulasi yang mempersempit peluang aktivis BUMN untuk melakukan korupsi pada Pull Factor dari pihak swasta. Sangat dibutuhkan perluasan implementasi UU anti korupsi yang mampu memberikan efek jera kepada SDM BUMN sekaligus pihak swasta. Ketika dorongan terjadi dari pihak luar BUMN yang menggoda adanya kasus korupsi, akan mengendorkan integritas para SDM BUMN sehingga tergelincir masuk pada ruang penyimpangan moral.

Yang terakhir kata Nevi, perlu seluruh elemen BUMN ini membuat komitment moral, bukan saja Institusi pemerintahnya, namun selain pihak eksekutif, bersama legislatif dan yudikatif untuk tidak menjadikan BUMN sebagai sumber pendanaan kegiatan institusi atau apalagi pribadi. BUMN jangan jadi ATM pada petinggi negeri. Sehingga semua pihak akan saling jaga dan saling mengingatkan agar tidak tergelincir. Kehati-hatian masalah administrasi dan membuat langkah-langkah dalam mengambil keputusan juga sangat diperlukan.

“Semoga BUMN negara kita berhasil melakukan bersih-bersih sesuai rencananya. Ini membutuhkan kekuatan komitment terutama diawali dari pemangku kebijakan tertinggi. Selama tidak ada yang menginterupsi di tengah jalan, itu bisa dilakukan sehingga cita-cita mewujudkan good corporate government (GCG) dapat segera dilakukan", tutupnya.