Legislator PKS Kritisi Sistem Pertanian, Sebut Jaminan Kesejahteraan Jangan Hanya Simbolis
Semarang - Wakil Ketua DPRD Jateng Quatly Abdulkadir Alkatiri mengkritisi sistem pertanian yang ada di Jawa Tengah (Jateng) dan Indonesia. Menurutnya, sistem pertanian yang menjadi salah satu tumpuan perekonomian masyarakat saat ini tidak menguntungkan petani.
Persoalan seperti pupuk, bibit, mahalnya operasional hingga ketidakjelasan penjualan produk pertanian menyebabkan pendapatan petani masih begitu minim dan jauh dari kata sejahtera.
Sebagai salah satu daerah lumbung pangan, Jawa Tengah mestinya menjadi provinsi paling makmur. Sebab sebagian besar produk pertanian seperti beras, kedelai, hingga sayuran menjadi kebutuhan utama masyarakat Indonesia. Quatly menyebut Pemerintah perlu hadir dan memberi solusi konkrit di tengah masyarakat.
“Pemerintah harus hadir menyelesaikan. Pupuk harus tercukupi. Saat panen, ada kepastian hasil pertanian dibeli oleh pemerintah. Pemerintah memiliki kemampuan untuk mendistribusikan. Kalau seperti itu maka regenerasi petani akan berjalan,” jelas Quatly.
Saat dimintai tanggapan terkait calon presiden yang akan menghapus kartu tani. Quatly mengaku tak mempermasalahkan hal tersebut. Menurutnya hak-hak warga negara seharusnya sudah terjamin tanpa adanya kartu tersebut. Lebih jauh, sistem pelayanan publik dengan kartu tersebut malah akan menambah beban APBD atau APBN.
“Hak WNI harusnya tanpa itu (kartu)-pun sudah terpenuhi. Kartu tani saya dengar sebagian tidak berfungsi. Entah tidak bisa digunakan, sarananya tidak ada, entah barang tidak ada,” ujar Quatly.
Quatly menambahkan, bahwa jaminan kesejahteraan seharusnya disalurkan secara strategis hingga terasa manfaatnya, jangan hanya bersifat simbolis.
”Harusnya KTP saja sudah cukup, intinya bukan kartunya, simbol-simbol kampanye, tapi merujuk pada konstitusi bangsa untuk menyejahterakan kehidupan bangsa,” sambung Quatly.
Saat ditanya perihal kriteria calon Gubernur Jateng kedepannya, Quatly mengatakan harus memahami masalah Jateng dan mampu membuat program sebagai jalan keluarnya.
Jangan sampai program yang dibuat hanya berdasarkan keinginan dan bukan kebutuhan masyarakat Jateng. Quatly menekankan, gubernur kedepannya harus membuat program yang realistis terhadap kemampuan APBD dan birokrasi.
“Tidak usah muluk-muluk, janji sana janji sini malah tidak terpenuhi. Buat program yang realistis terhadap kemampuan APBD dan birokrasi, jangan kecewakan masyarakat,” tandas Quatly.