Evaluasi Jaminan Sosial, Aher Tekankan Tiga Poin

BANDUNG (11/10) – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menekankan tiga poin hasil evaluasi program-program jaminan sosial di Jabar, secara umum menghendaki adanya perbaikan pada tiga hal khusus. Hal ini disampaikan usai audiensi bersama Tim Monitoring dan Evaluasi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), di Gedung Pakuan Bandung, Jum’at (09/10/15).

Ketiga poin tersebut antara lain perbaikan data, perbaikan layanan, serta sosialisasi masyarakat mengenai asuransi. Melalui perundang-undangan yang baru, meskipun data dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS), namun kewenangan dalam koreksi atau perbaikan data diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah.

Untuk itu, Aher inginkan pelaksanaan perbaikan data tetap diawasi secara ketat guna menghindari adanya penyimpangan data akibat ringannya persyaratan yang ditentukan, sehingga memudahkan akses kepada masyarakat mampu untuk mendapatkan layanan, sedangkan masyarakat tidak mampu yang lebih berhak tidak terdaftar untuk menerima layanan jaminan sosial.

“Boleh jadi persyaratannya terlalu ringan sehingga masyarakat yang lebih berhak justru tidak mendapatkan akses pada layanan sosial ini. Jadi pengawasan harus ketat," papar Aher.

Terkait perbaikan layanan, Aher mengungkapkan bahwa sarana prasarana di Rumah Sakit Umum Provinsi maupun Kabupaten/Kota hingga di puskesmas-puskesmas daerah akan terus dilengkapi melalui 10% anggaran kesehatan per tahunnya.

Sedangkan mengenai sosialisasi kepada masyarakat, Aher mengingatkan masyarakat untuk lebih “melek” akan pentingnya asuransi. Aher memaparkan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen) merupakan asuransi negara yang tidak berorientasi pada keuntungan atau laba, melainkan salah satu bantuan sosial pemerintah.

Oleh karena itu, Aher berpesan agar masyarakat dapat menjadikan asuransi sebagai kegiatan sosial yang menguntungkan, selain untuk persiapan jikalau suatu saat akan jatuh sakit, juga sebagai sarana saling tolong menolong.

“Ikut asuransi itu bukan berarti saat sudah sakit dan ingin kembali sehat secara gratis, tapi dalam rangka mempersiapkan masa depan dikhawatirkan sakit. Kalaupun tidak sakit, tidak masalah, karena uangnya akan terkumpul untuk membantu sesama kita, saudara kita yang sebangsa dan setanah air yang sedang sakit di suatu tempat," ujarnya.

Keterangan Foto: Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Sumber: Humas Pemprov Jawa Barat