Berita PKS
El Nino Mengancam, Perlu Pembinaan Iklim untuk Petani
14 Aug 2015 | 17:36 WIB
Share: Facebook Twitter WhatsApp Telegram
Jakarta (14/8) - DPR mendorong pemerintah memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada petani tentang iklim (musim hujan/musim kering) sebagai bentuk antisipasi dini terhadap dampak kekeringan dan banjir yang setiap tahun terjadi.
"Pemerintah perlu memperbanyak Sekolah Lapangan Iklim (SLI) untuk memberi pengetahuan kepada petani tentanng perubahan iklim," kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Yudi Widiana Adia, menanggapi adanya ancaman el nino yang mengakibatkan ratusan hektar lahan pertanian kekeringan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
Pemanasan global, tambah Yudi, telah menganggu sistem iklim global dan menyebabkan meningkatnya frekuensi dan intensitas kejadian iklim ekstrim. Tidak hanya suhu yang berubah, tetapi juga hujan yang cenderung semakin basah dan semakin mengering. Dampak perubahan iklim di lahan usaha tani akan mengancam ketahanan pangan nasional.
"Petani sebagai ujung tombak pelaksanaan usaha tani diharapkan mampu meminimalisasi dampak perubahan iklim yang terjadi sehingga tidak terjadi penurunan produksi. Petani perlu dibekali pengetahuan tentang iklim melalui sekolah-sekolah lapangan iklim yang disenggarakan oleh BMKG," ujar politisi PKS dari daerah pemilihan Kota/Kabupaten Sukabumi itu.
Karena itu, Yudi berharap, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bisa memperbanyak SLI untuk membekali petani tentang pemanfaatan informasi iklim dari BMKG untuk meningkatkan produksi pertanian. DPR, lanjut Yudi, berharap BMKG tidak hanya mendesiminasikan informasi cuaca dan iklim tapi juga terlibat dalam memberdayakan petani.
"Karena itu Sekolah Lapangan Iklim harus diperbanyak. Sekolah tersebut tidak mengajarkan cara bercocok tanam akan tetapi memadukan antara pengalaman petani dengan ilmu yang dimiliki rekan-rekan BMKG untuk memahami dan memanfaatkan informasi iklim secara efektif dalam mendukung pertanian," imbuh Yudi.
Yudi juga berharap, BMKG bisa meningkatkan koordinasi dengan intansi terkait khususnya Kementerian Pertanian dan PU-Pera terkait dengan pemanfaatan informasi iklim. Apalagi, masih kata Yudi, pengaturan air di Indonesia cukup kompleks, karena dilakukan oleh beberapa instansi yang berbeda.
"Sumber informasi air masih dipegang BMKG. Penyedia dan pengelola sarana dan prasarana ada di Kementerian PU. Izin pemberian usaha yang memanfaatkan dan mempengaruhi kualitas air berada di Kementerian Perindustrian, sedangkan monitoring dan evaluasi kualitas air ditangani Kementerian Lingkungan Hidup," ungkap Yudi.
Seperti diketahui, dibandingkan dengan kekeringan di 2014, kekeringan pada 2015 diprediksi akan lebih parah. Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), saat ini sekitar 16 provinsi, 102 kabupaten atau kota, dan 721 kecamatan yang telah mengalami kekeringan.
Keterangan Foto: Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Yudi Widiana Adia.
Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RIBerita Terkait
Berita Terbaru
Seluruh Anggota DPRD PKS se-Bengkulu Potong Gaji untuk Bantu Sulbar
21 Jan 2021 - 06:31 WIB
Bantuan PKS Kaltim untuk Korban Banjir Kalsel Tembus Hingga ke Daerah Terisolir
20 Jan 2021 - 16:03 WIB
Tinjau Posko Bencana di Banjarbaru, Netty Aher Minta Pemerintah Perhatikan Kebutuhan Pengungsi
20 Jan 2021 - 13:28 WIB
Hadapi Pilkada Kampar, DPD PKS Kampar Konsultasi ke DPW PKS Riau
20 Jan 2021 - 13:26 WIB
Ketua DPRD Pekanbaru Santuni Ahli Waris Korban Sriwijaya Air SJ182
20 Jan 2021 - 13:21 WIB