Berita PKS

Di FGD PKS, Dokter ini Minta Evaluasi Penjualan Alat Kontrasepsi di Minimarket

30 Jul 2022 | 18:55 WIB

Share: Facebook Twitter WhatsApp Telegram

thumbnail Dokter Dewi Inong Irana dalam FGD DPW PKS Banten

Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin dr. Dewi Inong Irana meminta pemerintah melakukan evaluasi penjualan alat kontrasepsi di minimarket. Hal ini disampaikannya dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Banten di salah satu hotel di Kota Serang, Sabtu (30/07/2022).

FGD tersebut mengangkat tema "Masalah Pada Remaja dan Bagaimana Solusi yang Efektif?". Salah satu permasalahan yang diangkat adalah seks bebas.

Kondom yang dijual bebas di minimarket dan supermarket disinyalir menjadi penyebab tingginya angka seks bebas di masyarakat.

"Kondom tidak bisa mencegah penularan HIV-AIDS tapi justru menjadi sarana untuk melegalkan seks bebas di kalangan masyarakat," katanya.

Karena itu, pihaknya meminta agar Pemerintah Provinsi Banten memperketat penjualan dan mencabut izin penjualan kondom yang dijual bebas di Minimarket dan Supermarket.

"Sebaiknya kondom hanya dijual di apotek, dan yang membeli sudah ber-KTP dan menikah," sarannya.

Dokter Inong menjelaskan, menurut data, saat ini angka pengidap penyakit kelamin akibat seks bebas lebih tinggi dari pengguna narkoba. Dan kondom menjadi salah satu penyumbang perilaku seks bebas.

Karena itu, perlu ada peran dari pemangku kebijakan untuk mencegah seks bebas berkembang di masyarakat,

"Misalnya, tidak hanya iklan jauhi narkoba, tapi juga iklan jauhi seks bebas," ujarnya.

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini sepakat dengan usul tersebut dan mendorong agar ada regulasi terkait larangan penjualan kondom secara bebas. Apalagi Provinsi Banten dikenal dengan kota ulama dan santri, tentunya regulasi yang mencerminkan Banten harus diakomodasi.

"Mestinya regulasi bisa dibuat, tinggal kebijakan saja, dan tentu harus diimbangi dengan pendidikan di keluarga dan pendidikan di sekolah."

Jazuli juga mendorong agar anggota DPRD dari Fraksi PKS Banten mengambil kebijakan dan disampaikan kepada Gubernur terkait hal-hal yang bisa merusak generasi bangsa di Banten.