Validitas Data Percepat Pengentasan Kemiskinan di Tangsel

TANGERANG SELATAN (29/4) – Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Ruhamaben menilai program pengentasan kemiskinan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel dinilai sudah cukup baik. Seperti program dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangsel yang terus mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha baru dari kalangan keluarga miskin melalui program dana stimulan.

Namun, menurut politisi yang akrab disapa Bang Rama tersebut, program pengentasan tidak akan maksimal jika data kemiskinan masih amburadul. Hal ini bisa dilihat antara data BPS dengan Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Trasmigrasi (Dinsosnakertrans) Tangsel yang selalu tidak sama.

"Soal angka kemiskinan di Tangsel ini tidak jelas, karena belum ada data yang baku, yang bisa menjadi referensi," kata Bang Rama saat ditemui di Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu (29/4).

Bang Rama mengatakan untuk mengurangi angka kemiskinan di Kota Tangsel, Pemkot harus memiliki data kemiskinan yang valid. Oleh karena itu, harus ada single database kemiskinan di Kota Tangsel yang valid berupa by name by address dan diunggah ke website.

“Dengan mengacu pada angka kemiskinan yang benar, maka program di bidang kemiskinan juga menjadi jelas dan terukur,” ujarnya.

Bang Rama menambahkan untuk menunjang program kemiskinan, setiap RW (rukun warga) harus mempunyai balai warga yang dilengkapi komputer dan akses internet. Nantinya, ada petugas yang bertugas memerbarui data orang miskin di RW masing-masing.

“Dari kegiatan ini akan terlihat apakah (data kemiskinan) sudah tepat, warga yang sudah dapat BPJS, beras miskin (raskin), dan bantuan-bantuan lainnya,” ungkap Bakal Calon Walikota yang diusung PKS ini.

Selain memperbaiki data, Bang Rama mengusulkan penataan organisasi RW. Misalnya, membatasi jumlah Kartu Keluarga (KK) menjadi 300 buah di tiap RW. Pengurus RW pun, kata Bang Rama, harus memahami tugas dengan jelas, seperti membantu monitor orang miskin, memberi masukan pembangunan melalui Musrenbang online, dan membuat bank sampah.

“Pengurus RW juga harus bekerja sama dengan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) setempat untuk mendata mustahiq (warga miskin). Semoga dengan perbaikan ini, data jumlah orang miskin terus berkurang dari tahun ke tahun, dan tentu akan membantu orang miskin,” harapnya.

Bang Rama menambahkan oleh karena program pengentasan kemiskinan berbasis RW, maka perlu sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, pengurus RW, dan warga. Menurut Bang Rama, untuk memotivasinya bisa melalui lomba RW terbaik.

“Dengan kriteria yang makin sedikit orang miskinnya, sarana serta infrastruktur juga baik dan bersih, karena ada pemilahan sampah organik juga komposting yang organik,” jelasnya.

Politisi PKS ini berharap, dengan database kemiskinan yang valid, maka program dari Pemkot dapat menekan angka kemiskinan serta pemerataan ekonomi di Kota Tangerang Selatan.

Sumber: Humas PKS Banten