FPKS Minta Pemprov DKI Sisir Lagi DTKS Atasi Kemiskinan Ekstrem

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani

Jakarta – Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan penyisiran kembali Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di DKI Jakarta. Penyisiran diperlukan agar berbagai program untuk mengentasi kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem seperti bantuan sosial, KJP Plus, KJS, Kartu Prakerja dan sebagainya bisa lebih tepat sasaran dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Hal ini disampaikan Yani menangapi apa yang disampaikan oleh Kepala Badan Pisat Statistik (BPS) Jakarta yang menyatakan bahwa angka kemiskinan ekstrem di Jakarta pada 2022 mencapai 0,89 persen atau setara dengan 95.668 jiwa.

“Angka ini meningkat 0,29% dibanding tahun 2021, ini perlu perhatian serius,” ungkap Yani, Selasa (14/2/2023).

Yani menjelaskan, penduduk miskin ekstrem adalah warga yang pengeluaran per kapitanya di bawah Rp11.633 per hari atau sekitar Rp350.000 per bulan. Jika keluarga dengan 3 orang anak, dikatakan miskin ekstrem jika pendapatan keluarga kurang dari Rp1.750.000 per bulan.

Selain perlu dilakukan sinkronisasi data antara BPS dengan Pemprov DKI Jakarta, Pemprov sendiri perlu dilakukan kembali penyisiran DTKS untuk memastikan bahwa keluarga dari penduduk miskin ekstrem masuk dalam DTKS terutama dalam tiga desil terbawah DTKS, sehingga masuk dalam sasaran program pengentasan kemiskinan.

“Apalagi laporan BPS juga sudah menyebutkan beberapa ciri dari penduduk yang masuk kategorinya miskin ekstrem yaitu Kepala Rumah Tangga lulusan SMA dengan rata-rata usia 45,5 tahun,” kata Yani melanjutkan.

Politisi PKS ini menduga, pandemi yang berkepanjangan dan beberapa sektor ekonomi yang belum pulih menyebabkan angkatan kerja belum mendapat pekerjaan sehingga mendorong peningkatan kemiskinan ekstrem ini.

Apalagi kenaikan harga barang yang tinggi juga menyebabkan daya beli penduduk semakin rendah. Oleh karena itu dirinya meminta agar program-program diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli penduduk miskin ekstrem ini.

“Termasuk program Kartu Prakerja harus mampu menyasar kelompok penduduk ini,” kata Yani yang duduk di Komisi B DPRD DKI Jakarta.

Yani juga meminta anggaran untuk program kemiskinan agar digunakan lebih tepat dan berdampak langsung pada upaya peningkatan pendapatan keluarga miskin.

“Fraksi PKS meminta agar angaran tersebut tidak justru dihabiskan untuk kegiatan yang tidak berdampak langsung untuk pengentasan kemiskinan seperti habis untuk rapat-rapat, seminar dan sebagainya seperti yang sudah seperti yang diungkapkan Menteri PAN-RB,” pungkasnya.