Tindaklanjuti Deklarasi Forum MPR se-Dunia, HNW: Indonesia Buat Sejarah, Pernah Jadi Presiden Parlemen OKI

Jakarta (12/12) — Pimpinan MPR menggelar diskusi untuk operasionalkan Forum MPR sedunia, diawali dengan kebersamaan dengan Forum-forum di Persatuan Parlemen OKI.

Hal tersebut sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pembukaan UUD 45, untuk ikut aktif mewujudkan salah satu cita-cita kemerdekaan Indonesia yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Cita-cita kemerdekaan Indonesia itu akan  lebih mudah diaplikasikan jika para tokoh bangsa Indonesia makin aktif dalam organisasi tingkat dunia, apalagi bila menjadi penggagas atau pemimpin lembaga Internasional tersebut.

“Maka dalam rangka melaksanakan cita-cita kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi parlemen tahun 2011, saat saya diamanahkan menjadi Ketua BKSAP DPRRI (Badan Kerjasama Antar Parlemen), Saya memimpin pemenangan Parlemen (DPR) RI, mengalahkan parlemen Iran, untuk terpilih sebagai Presiden Parlemen OKI tahun 2011-2012. Ini adalah sejarah baru, melalui DPR ternyata Indonesia bisa menjadi Presiden Parlemen OKI. Semoga saja, ini bisa menjadi inspirasi bagi kita dalam memaknai lahirnya Forum Parlemen yang baru yaitu Forum Majelis Syura bersama Forum-forum yang lainnya di lingkungan Parlemen OKI, sebagai kelanjutan peran mensejarah dari Parlemen Indonesia. Kali ini peran itu ditorehkan oleh MPR RI, di mana saya juga diamanahkan menjadi Ketua Steering Committee dan memimpin sidang-sidangnya,” kata Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid.

Pernyataan itu disampaikan Hidayat Nur wahid saat menjadi Pembicara Kunci pada Focus Group Discussion (FGD), kerjasama MPR RI dengan Center for Indonesian Reform dengan tema ‘Tindak Lanjut Dan Operasionalisasi Pembentukan Forum Majelis Syura dan MPR Se-Dunia’ yang berlangsung di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V Komplek MPR DPR RI, Selasa (6/12/2022).

Hadir pada acara tersebut Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera, dan tiga pemakalah turut menyampaikan pemikirannya, membahas tema FGD yakni Idris Hemay (Direktur CSRC UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta),  Sudarnoto (Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri) serta Asep I (Ketua Program Magister Ilmu Politik UMJ).

Menindaklanjuti Deklarasi Bandung sebagai hasil Forum Mejelis Syura Dunia, yang digelar pada 24-26 Oktober 2022, Hidayat berharap mendapat masukan dari berbagai kalangan untuk melaksanakan poin 5 dari Deklarasi Bandung yaitu menyiapkan visi misi, tata tertib, aturan hingga keanggotaan forum MPR dunia, sebelum melakukan pertemuan dengan para pendiri forum MPR dunia beserta Sekretariat Jendral Parlemen negara-negara Anggota OKI.

“Melanjutkan Deklarasi Bandung, saya berharap bisa mendapat masukan untuk  mempersiapkan visi misi,  tata tertib, aturan keanggotaan forum MPR dunia, sebelum dibawa ke tim kerja Forum Majelis Syura Dunia dalam persidangan Persatuan Parlemen OKI. Sebagai respons parlemen Indonesia atas dukungan pembentukan Forum, dan agar Forum tersebut dapat dioperasionalkan untuk mewujudkan kesepakatan bersama hadirkan Forum antara Pimpinan Parlemen dari 15 Negara OKI dan Sekjend Parlemen OKI. Agar diplomasi parlemen bisa dikuatkan dengan hadirnya Forum ini, untuk ikut dalam menghadirkan ketertiban dunia, kemerdekaan Palestina dengan ibukotanya Jerusalem (Timur), masalah peran Perempuan, generasi muda, SDA, keadilan dan berbagai hal lain yang disepakati. Agar forum ini juga bisa menjadi awal menuju terbentuknya forum yang lebih luas dan terbuka pada tingkat mendunia,” pungkas Hidayat.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera, menyampaikan tiga pemikiran yang berpeluang menjadi pemantik kerjasama sekaligus perekat Forum MPR Dunia.

Ketiga pemikiran itu adalah, kerjasama dan jaringan ilmuan serta ulamam, kolaborasi inovasi dan research, serta kerjasama UMKM, khususnya zakat

“Semua umat Islam suka berzakat. Kalau Parlemen bisa berperan untuk adanya kesatuan kerjasama zakat dunia khususnya antar lembaga zakat sedunia, ini bisa menjadi  modal dasar yang sangat besar membangun kekuatan ekonomi umat, untuk hadirkan Islam yang Rahmatan Lil Aalamin,” kata Mardani menambahkan.