PKS: Pak Jokowi, Selama Ini Subsidi Pupuk ke Pabrik bukan ke Petani

Semarang - Pernyataan Presiden Joko Widodo tentang apa hasil subsidi pupuk yang mencapai 330 T selama 10 tahun terakhir harus dilihat dengan utuh. Membangun sektor pertanian sehingga unggul dan mampu berdaulat bukan soal pupuk saja, benih juga sangat berpengaruh.

"Subsidi yang 330 T itu bukan langsung ke petani, tetapi ke pabrik pupuk yang notabene mereka BUMN yang harus berpikir bisnis. Itulah kenapa subsidi terus ke pabrik pupuk tapi faktanya harga sekarang naik dan barang di lapangan langka, petani jadi korbannya," Kata Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan, Riyono dalam keterangannya di Semarang, Senin (11/1/2021).

Riyono menyebut pupuk selalu menjadi masalah menjelang musim tanam, mulai dari harga yang tidak sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), pupuk langka di petani, muncul pupuk palsu, pupuk subsidi disalahgunakan ke nonsubsidi sampai tidak cukupnya ketersediaan pupuk waktu musim tanam.

Riyono menegaskan, PKS sudah menolak kenaikan pupuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 49 Tahun 2020 tertanggal 30 Desember 2020, Pemerintah telah menetapkan harga baru HET beberapa jenis pupuk bersubsidi sektor pertanian.

Menurutnya, sebaiknya subsidi pupuk berikan langsung kepada petani melalui petani secara langsung dalam bentuk transfer seperti bansos di era Pandemi sekarang.

"Bantuan tunai subsidi pupuk akan tepat sasaran karena memang petani butuh untuk membeli pupuk, pemerintah tugasnya memastikan stok dan alokasi pupuk sesuai dengan kebutuhan per kabupaten/kota," tegas Riyono.

"Sekalian itu penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan pestisida (P2KP) harus sampai kepada level tindakan, jika ada distributor nakal maka cabut izinnya dan pastikan dapat hukuman. Ini akan memberikan efek jera bagi mafia pupuk subsidi," tambah dia.