PKS: Kementan, Kemendag, Bulog dan Badan Pangan Gagal Urus Beras

Jakarta - Kisruh data dan fakta keberadaan beras yang berujung silang pendapat antar pejabat soal kebijakan yang akan diambil menggambarkan buruknya manajemen pangan nasional kita. Bahkan di 2022 ini Presiden Joko Widodo juga ikut berkomentar soal jeleknya kinerja Bulog yang rugi trilyunan rupiah.

"Polemik soal cadangan Beras bulog yang kritis, beda pendapat soal data stok beras, pernyataan Mendag Zulhas soal harga gabah sampai alarm krisis pangan oleh badan pangan nasional membuat rakyat capai, ujungnya akan impor," papar Ketua DPP PKS Bidang Tani Nelayan Riyono dalam keterangannya, Rabu (7/12/2022).

Menurut data BPS, hingga Desember 2022 produksi beras sekitar 32 juta ton, dan diperkirakan masih surplus 1,88 juta ton beras. (Sementara) konsumsinya 30,2 juta ton.

Sebelumnya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan, tugas yang diberikan kepasa Perum Bulog sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mengingat per 19 Oktober 2022, stok CBP hanya mencapai 697.944 ton, jauh dari total stok aman pemerintah untuk akhir 2022 di angka 1,2 juta ton.

"Bahkan dalam Rapat Paripurna Kabinet yang langsung dipimpin oleh Presiden dan Wapres soal beras juga diingatkan kembali, jika data saja gak mampu satu kata antara Kementan, Kemendag, Bapan dan Bulog terus gimana mau ambil kebijakan?" tanya Riyono.

Melihat fakta kinerja dan hasil yang muncul di publik semua lembaga dan kementrian tentang pangan maka bisa kita katakan bahwa negara gagal mengurus pangan khususnya beras.

"Kegagalan Bulog, Kementan, Kemendag dan Bapan dalam mengelola urusan beras membuat kebijakan yang akan diambil juga salah. Impor hanya akan menyusahkan petani dan rakyat," tutup Riyono.