PKS Kalteng Tegas Tolak Kenaikan Harga BBM
Penolakan PKS atas kebijakan pemerintah yang menaikkan BBM bersubsidi dilanjutkan hingga ke daerah. Hari ini, Kamis (8/9/2022), DPW PKS Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan sikap penolakan atas kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat itu. Selain itu minta presiden Jokowi batalkan kebijakan, jangan bikin rakyat tambah susah.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam surat terbuka untuk Presiden Jokowi, menurutnya, kebijakan menaikkan harga BBM menunjukkan bahwa pemerintah tidak berempati terhadap kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi pasca pandemi.
Dampak lain dari kenaikan harga BBM ini juga akan sangat dirasakan oleh masyarakat khususnya kalangan bawah, terlebih perekonomian masyarakat akibat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia belum benar-benar pulih.
Ketua DPW PKS Kalimantan Tengah beserta DPD PKS se Kalteng menyatakan Secara tegas kami menolak kenaikan BBM ini. Bahkan PKS juga dari tingkat pusat menyatakan sikap menolak, karena memang yang dikhawatirkan dampak negatifnya.
"Kasihan masyarakat, jangan sampai dikorbankan, Dampak pandemi Covid-19 belum sepenuhnya hilang. Masyarakat masih berupaya untuk bangkit, ekonomi belum sepenuhnya pulih. Dampak kenaikan dan kelangkaan minyak goreng saja masih dirasakan oleh rumah tangga," ujar Sirajul Rahman.
Sirajul juga menambahkan bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi dapat menurunkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih.
“Pedagang kaki lima, penjual bakso keliling, supir angkot dan pekerja, pelaku UMKM, emak-emak, pelajar, petani, peternak, dan elemen masyarakat lainnya akan merasakan sekali dari dampak kenaikan BBM bersubsidi"
Oleh karenanya, ia menegaskan DPW PKS Kalteng beserta DPD PKS se Kalteng menyatakan sikap: Kami meminta Presiden RI Joko Widodo untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Mendukung DPP PKS dan Fraksi PKS DPR RI untuk menyuarakan aspirasi rakyat yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.