Berita PKS

PKS Fokus Siapkan Pemimpin Nasional

22 Nov 2020 | 10:18 WIB

Share: Facebook Twitter WhatsApp Telegram

thumbnail Presiden PKS Ahmad Syaikhu (PKSFoto)

Partai Keadilan Sejahtera melaksanakan suksesi kepemimpinan tepat saat DPR dan pemerintah menyetujui RUU Cipta Kerja, Senin (5/10/2020). Sohibul Iman yang sempat digadang-gadang, akhirnya digantikan Ahmad Syaikhu.

Krisis kepemimpinan yang dialami bangsa ini membuat Presiden PKS Ahmad Syaikhu siap berikhtiar mencetak pemimpin yang sigap menghadapi tantangan zaman. PKS juga akan tampil lebih atraktif guna meraih dukungan kaum milenial.

Partai Keadilan Sejahtera melaksanakan suksesi kepemimpinan tepat saat Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja, Senin (5/10/2020). Posisi Sohibul Iman yang sempat digadang-gadang untuk kembali memimpin PKS disepakati untuk digantikan oleh Ahmad Syaikhu.

Mantan Wakil Wali Kota Bekasi itu ditetapkan sebagai Presiden PKS periode 2020-2025 dalam forum musyawarah Majelis Syuro di Bandung, Jawa Barat. Tradisi jabatan presiden satu periode menjadi pertimbangan penggantian posisi pucuk pimpinan eksekutif di PKS. Sementara posisi Ketua Majelis Syuro tetap dipercayakan kepada Salim Segaf Al’Jufrie.

Selain mewujudkan cita-cita para pendiri menjadi partai papan atas dengan perolehan suara dua digit pada Pemilihan Umum 2024, Syaikhu juga berniat membawa PKS agar terus berkhidmat untuk negeri. Semua kader diarahkan menjadi pelopor di komunitas masing-masing dalam upaya mewujudkan cita-cita pendiri bangsa, Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

Tak hanya itu, melalui tradisi kaderisasi, PKS juga akan mulai mempersiapkan para calon pemimpin bangsa. Ini karena Syaikhu melihat bangsa Indonesia masih mengalami krisis kepemimpinan.

Berikut petikan wawancara Kompas dengan Syaikhu di Kantor DPP PKS, Jakarta, Jumat (9/10).

Apa visi, misi, serta program yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan?

Visi-misi, tentu sebagaimana sudah dicanangkan PKS, adalah menjadi partai pelopor dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional yang sudah dirancang oleh founding fathers kita yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar yang sudah sama-sama kita pahami. Kader-kader PKS betul-betul menjadi pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional. Kader harus menjadi yang terdepan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan kesejahteraan sosial, termasuk dalam perdamaian dunia.

Adapun misinya, kami menjadikan partai ini sebagai wadah untuk mewujudkan masyarakat madani, yang adil, sejahtera, mendapatkan rida Allah SWT dalam wadah NKRI.

Kemudian program kerja, gambaran umumnya, kami ingin mempersiapkan para calon pemimpin masa depan. Karena kami partai kader, kami pastikan kaderisasi terus berjalan, salah satunya sebagai upaya untuk mencetak calon-calon pemimpin bangsa. Insya Allah, mudah-mudahan, kader kepemimpinan nasional untuk melangkah maju di Pilpres 2024.

”Kami menjadikan partai ini sebagai wadah untuk mewujudkan masyarakat madani, yang adil, sejahtera, mendapatkan rida Allah SWT dalam wadah NKRI.”

Mengapa PKS merasa perlu untuk mulai menyiapkan pemimpin nasional?

Dari pandemi, kami semua belajar bahwa pokok pangkal dari belum terkendalinya Covid-19 adalah krisis ini tidak ditanggulangi dengan baik sejak awal. Apabila krisis kesehatan di awal dihadapi dengan karantina, pandemi ini mungkin tidak akan berkepanjangan. Di sinilah kami melihat pentingnya kepemimpinan yang kuat.

Ketidaksinkronan antara satu kebijakan dan kebijakan lain, antara pemerintah pusat dan daerah, ini menunjukkan terjadi krisis kepemimpinan dalam bangsa ini. Jangankan rakyat, di antara para pejabat juga bingung, antar-kementerian juga sama bingung. Karena itu, PKS melalui kaderisasi ingin mencoba mencetak, mempersiapkan, pemimpin-pemimpin yang siap menghadapi tantangan zaman.

Undang-Undang Pemilu masih mensyaratkan perolehan minimal 25 persen suara sah atau 20 persen kursi parlemen untuk bisa mencalonkan presiden. Lalu, berapa target perolehan suara PKS pada Pemilu 2024?

Tentu untuk target pemilu, kami harapkan ada peningkatan dari yang sekarang. Kalau sekarang sudah 8,4 persen, diharapkan di 2024 kami ingin tembus pada dua digit, sebagaimana cita-cita para pendiri PKS. PKS ingin menjadi partai papan atas dengan perolehan angka dua digit, di atas 12 persen. Insya Allah, mudah-mudahan Allah takdirkan agar bisa tercapai.

Apa saja strategi yang akan dilakukan untuk mencapai target tersebut?

Pertama, PKS ini adalah partai kader sehingga yang dipentingkan ke depan adalah bagaimana kaderisasi berjalan dengan baik, sesuai dengan tahap demi tahap yang ada. Dari pemetaan memang ada korelasi yang kuat, semakin banyak kader di suatu daerah, semakin tinggi suara PKS di sana. Nah, itu yang kemudian kami simpulkan, betapa pentingnya keberadaan kader di dalam pemilu ataupun pilkada.

Angka yang tadi saya sampaikan, 12 persen, itu sebenarnya target pada 2019 ini. Untuk Pemilu 2024, kami belum sepakati targetnya. Tetapi, dengan target yang lama saja sebenarnya sudah dua digit. Berapa angka persisnya nanti akan kami pastikan di dalam munas (musyawarah nasional).

Bagaimana strategi PKS dalam menarik dukungan dari kalangan milenial?

Justru ini yang kami harapkan, menggaet kader-kader muda, karena ke depan merupakan era milenial. Tentu PKS akan lebih atraktif dalam melakukan upaya pendekatan kepada anak-anak muda, yakni para pemilih pemula yang baru memulai masuk dunia politik. Insya Allah, kami akan membuat program-program yang sesuai dengan anak-anak muda. Kami juga akan menggerakkan kader-kader muda PKS, mudah-mudahan nanti struktur kepemimpinan di PKS ini juga sudah mulai melibatkan anak-anak muda yang memang prospektif ke depan, yang bisa menggaet suara bagi pemilih pemula.

”Kebijakan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat ini sebenarnya luar biasa, sangat membantu. Tetapi, kalau seperti insentif perpajakan untuk pengusaha yang tujuannya menghindari PHK, ternyata PHK malah semakin banyak, ini pemerintah harus segera evaluasi.”

Indonesia sedang menghadapi banyak masalah, kontribusi apa yang akan diberikan PKS untuk menyelesaikan persoalan bangsa?

Persoalan bangsa yang paling berat dihadapi saat ini adalah pandemi Covid-19. Saya kira ini sangat panjang, tidak tahu akan sampai kapan. Sejak awal PKS justru ingin mencegah pandemi Covid-19 lebih dini. Makanya, ketika di DPR, saya juga menyuarakan bagaimana agar pemerintah mengambil kebijakan karantina karena ini lebih tepat. Tentu karantina akan menimbulkan dampak ekonomi, tetapi negara punya tanggung jawab. Kewajiban negara adalah hadir di tengah masyarakat. Seandainya sejak awal pemerintah memilih karantina, dalam waktu singkat pandemi bisa terkendali dan setelah itu bisa leading dalam perekonomian.

Akan tetapi, itulah, kita sudah melalui dan sampai sekarang ini pandemi tampaknya belum menurun. Nah, makanya, kami instruksikan di seluruh struktur partai untuk membuat satgas (satuan tugas) untuk melindungi masyarakat, khususnya kader-kader dan simpatisan. Kami tidak akan membiarkan kader dan simpatisan menghadapi ini sendirian.

Tadi dalam khotbah Jumat juga saya sampaikan bahwa krisis ini harus dihadapi dengan ikhtiar manusiawi, seperti pakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan. Namun, di sisi lain juga karena ini adalah ujian dari Allah SWT, ya, harus dikuatkan juga ikhtiar samawinya. Maka, kami anjurkan kader-kader untuk banyak bertobat karena Allah-lah yang mahakuasa untuk menghentikan atau melanjutkan pandemi ini.

Kemudian, krisis kesehatan ini akan beranjak ke ekonomi. Kalau kuartal kemarin (II) kita sudah minus 5,32 persen, bagaimana dengan kuartal ini, kita tunggu rilis BPS. Akan tetapi, banyak prediksi yang menyatakan, pertumbuhan ekonomi masih minus. Dan kalau itu terjadi, ya, kita menghadapi resesi dan ini yang harus kita siapkan dengan baik. Di sinilah peran pemerintah diharapkan sangat besar karena saat pasokan dan permintaan begitu ketat, yang paling diharapkan adalah belanja negara.

Kebijakan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat ini sebenarnya luar biasa, sangat membantu. Namun, kalau seperti insentif perpajakan untuk pengusaha yang tujuannya menghindari PHK, ternyata PHK malah semakin banyak, ini pemerintah harus segera evaluasi. Pemerintah harus memformulasikan kebijakan yang betul-betul efektif untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi.

Sumber: Kompas