Pandemi Mengancam Demokrasi, Presiden PKS Sebut Perlu Kekuatan Kontrol Sosial

Jakarta (20/11) -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyebutkan perlu ada kontrol sosial untuk menjaga demokrasi ditengah pandemi Covid-19 yang masih bergejolak di Indonesia.

"Indonesia tengah menghadapi krisis sistem kesehatan, krisis ekonomi yang mengancam demokrasi kita. Karena itu dalam kondisi saat ini diperlukan satu kekuatan yang melakukan proses kontrol sosial (oposisi) yang menjaga keseimbangan sistem," ucap pria yang akrab disapa Asyik ini dalam Studium Generale Kebangsaan yang diadakan PKS menyambut Munas V dengan tema “Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Membangun Demokrasi yang Sehat” secara daring, Jumat (20/11/2020).

Asyik mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menjaga kedaulatan rakyat Indonesia."Hal ini agar terhindar dari menguatnya kendali kekuatan oligarki dan otoritarian yang dapat membajak kedaulatan rakyat," terang dia.

Dalam menjaga demokrasi ini Syaikhu mengatakan PKS berkomitmen untuk selalu bersama rakyat dan mengadvokasi segala kepentingannya.

"Sekaligus membuat masyarakat berdaya secara politik (berdaulat) sehingga bersama-sama mengawal agar negara ini berjalan tetap berada di atas rek konstitusi UUD NRI 1945," tutur dia.

Asyik menyebut, peran serta aktif dari masyarakat sipil dalam menjaga pemerintahan dan tugas-negara untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya merupakan ruh dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

"Kita menyadari bahwa hidup dalam suasana perubahan global yang penuh gejolak seperti saat ini tidaklah mudah. Tapi pengalaman bangsa Indonesia yang sudah melewati hidup penuh perjuangan selama ratusan tahun lamanya
telah membentuk karakter pejuang yang tangguh dan tidak mudah menyerah oleh tekanan dan kesulitan," sebut dia.