Pahami Kondisi Dapil, Aleg DPRD Papua Tolak Mobil Dinas
JAYAPURA (29/11) - Setelah dua periode duduk di DPRD Kabupaten Merauke, Kusmanto mendapat kepercayaan masyarakat untuk menjadi wakil mereka di DPRD Provinsi Papua. Terpilihnya Kusmanto merupakan efek dari kiprahnya yang tidak diragukan lagi di kalangan warganya.
Saat duduk di kursi DPRD Kabupaten Merauke, aleg dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini adalah satu-satunya anggota dewan yang menolak mobil dinas. “Mobil Avanza hanya cocok digunakan di kota. Sementara wilayah perwakilan meliputi kampung transmigrasi dengan kondisi jalan banyak yang rusak, hingga sulit dikunjungi menggunakan mobil,” ujarnya.
Di samping itu, Kusmanto juga mengaku tidak sampai hati menikmati fasilitas mobil tersebut di tengah kehidupan berat masyarakatnya. Kusmanto lebih memilih tetap menggunakan GL-Max miliknya untuk terus blusukan di Distrik Semangga, Tanah Miring, Jagebob, Bupul (Elikobel), Ulilin, dan Muting.
Kusmanto memiliki cara tersendiri untuk terus menyapa konstituennya. Ia membina kelompok-kelompok komunitas dan juga membina hubungan secara personal. Setiap momentum ia gunakan untuk menyerap aspirasi mereka. Kusmanto sering menggelar makan bersama warga sembari mendengar keluhan-keluhan mereka. Dari sini, Kusmanto bisa melakukan advokasi program pemerintah yang diperlukan masyarakat, seperti pengembangan perkebunan karet, bantuan peternakan sapi, dan membuka akses jalan yang terputus di wilayah-wilayah terisolasi.
“Khusus pada program pembukaan akses jalan yang terputus di wilayah terisolasi, kami pernah memperjuangkan terbukanya akses jalan yang terputus di daerah Muting, jaraknya sekitar 270 km dari pusat kota,” kata Kusmanto yang selepas kuliah memilih tinggal dan menjadi tenaga kontrak sarjana penggerak pedesaan di kampung transmigrasi - Desa Jagebob 11 Merauke - yang terisolasi, meskipun sebenarnya telah diterima sebagai pegawai honorer di Kantor Bulog.
Lelaki kelahiran Grobogan, 17 Mei 1973 ini juga memberikan perhatian yang besar bagi pembangunan rumah ibadah. Dari perjuangannya, kini puluhan kampung di daerah pemilihannya memiliki masjid yang layak, sebut saja Masjid Al-Muqarrabin di kampung Waninggakai serta Masjid Al-Istiqomah di Kampung Waninggapsae. Masjid-masjid itu direhabilitasi dengan bantuan dana masing-masing sekitar Rp 100 juta hingga 200 juta. Sehingga, masyarakat di kampung-kampung itu akhirnya bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman.
Bersambung ke Demi Kesejahteraan Papua, Isolasi Pesisir Selatan Harus Dibuka
Sumber: PKS Papua