Minimnya Anggaran BP2MI, Ketua DPP PKS: Pemerintah Belum Serius Lindungi PMI

Jakarta - Ketua DPP PKS Bidang Kesejahteraan Sosial yang juga Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, menyebut pemerintah belum serius dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Ada jutaan warga kita yang yang menjadi PMI di luar negeri dan ini butuh keseriusan ekstra dalam hal melayani dan melindungi mereka. Akan tetapi, sampai saat ini tampaknya belum ada keseriusan dari pemerintah untuk melindungi para PMI kita secara maksimal,” kata Netty dalam keterangan media, Kamis, (13/06).

Sebagai informasi, terang politisi PKS itu, sepanjang tahun 2023 saja ada 274.965 PMI yang ditempatkan di luar negeri.

Namun sayangnya, kata Netty, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai lembaga garda terdepan untuk melayani dan melindungi PMI justru diberikan anggaran yang sangat kecil.

“Tugas dan peran BP2MI ini kan sangat banyak dari melayani, mengawasi, melindungi dan lain sebagainya tapi justru tidak didukung dengan anggaran yang maksimal,” ujarnya.

“BP2MI sebagai ujung tombak untuk melindungi PMI tampak seperti macan yang tak punya taring, mau bergerak susah karena tidak ada anggaran. Padahal para PMI ini adalah penyumbang devisa negara yang tidak bisa diremehkan jumlahnya,” ungkapnya.

Oleh karena itu, legislator dapil Kab-Kota Cirebon dan Indramayu ini mendesak agar pemerintah serius dalam melindungi PMI.

“Keseriusan itu harus dibuktikan dengan anggaran yang memadai, agar menjadikan PMI sebagai VVIP tidak hanya sekadar slogan-slogan di panggung yang penuh dengan sorotan media,” tandasnya.