Legislator PKS Tegaskan Revisi UU Migas Harus Masukkan Aturan DMO Gas
Jakarta — Menyusul wacana berakhirnya pemberian insentif Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk tujuh jenis industri di tahun 2024, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto meminta Pemerintah mengevaluasi secara mendalam masalah ini.
Menurut Mulyanto pembentuk Undang-Undang perlu pikirkan adanya norma kebijakan domestic market obligation (DMO) untuk gas alam dalam revisi UU Migas, yang sebentar lagi akan digulirkan.
“Untuk komoditas batu bara, kebijakan DMO-nya sudah tertuang dalam UU No. 3/2020 tentang Pertambangan Minerba. Untuk kelapa sawit juga kemarin telah dijalankan, saat terjadi lonjakan harga minyak goreng domestik. Jadi ke depan penting, untuk komoditas gas alam ini, kita atur kebijakan DMO-nya dalam revisi UU Migas,” tegas Mulyanto.
Mulyanto menambahkan aturan DMO ini cukup mendesak agar Pemerintah secara konsisten menjaga pemanfaatan prioritas gas alam untuk kebutuhan domestik bagi ketahanan energi dan penunjang pembangunan nasional, bukan sekedar sebagai komoditas ekspor yang diperdagangkan untuk mengejar penerimaan devisa negara.
“Kebijakan dasar energi kita kan memang seperti itu. Prioritas migas untuk kebutuhan domestik, baru setelah itu untuk ekspor,” katanya.
Ditambahkannya, di saat transisi energi mulai bergulir, soal pengelolaan gas bumi ini menjadi sangat seksi baik di sisi hulu maupun hilirnya. Mengingat gas bumi adalah sumber energi fosil yang ‘clean’, apalagi cadangannya tersedia cukup besar di Indonesia dan sekarang ini lebih dari 60 persen diekspor ke luar negeri.
Menurut Mulyanto ke depan infrastruktur dan investasi untuk eksploitasi gas alam ini harus digenjot Pemerintah.
“Jangan malah lifting-nya terus anjlok. Ini kan jadi tidak nyambung antara ketersediaan, produksi dan demandnya,” ujarnya.
Kebijakan terkait pengelolaan gas bumi harus dirumuskan secara matang agar sumber energi ini benar-benar optimal pemanfaatannya secara nasional.
Diperkirakan pemberian HGBT yang sekarang berjalan ini berdampak ganda bagi ekonomi dan peningkatan daya saing industri nasional, baik terhadap investasi, ekspor, perpajakan, hingga penyerapan tenaga kerja, karenanya penting untuk dilanjutkan. Begitu pula gas alam untuk kebutuhan rumah tangga pengganti gas melon tiga kilogram sangat mendesak untuk didorong.
Diinformasikan rapat terbatas terkait HGBT ini dilaksanakan Jumat (22/3/2024) di Kementerian ESDM. Selain dihadiri oleh tuan rumah Menteri ESDM, pertemuan tersebut juga mendatangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto.
Mulyanto menyesalkan, rapat terbatas tersebut malah tidak dihadiri oleh Menteri Perindustrian. Padahal Menperin yang berkepentingan dengan soal HGBT ini.
Untuk diketahui Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar US$ 6 per MMBTU telah diberikan kepada tujuh jenis industri yang diberlakukan Pemerintah sejak 2020 dan berakhir tahun 2024. Ketujuh sektor penerima Program HGBT saat ini adalah industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca dan sarung tangan karet selain juga untuk sektor kelistrikan.