Legislator PKS Ajak Perempuan Aktif Berperan dalam Pembentukan Kebijakan
Semarang – Anggota DPRD Jawa Tengah dari Komisi E, Ida Nurul Farida mengajak perempuan Jawa Tengah lebih aktif berperan dalam proses pembentukan kebijakan. Hal ini disampaikannya dalam sebuah workshop Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Proses Pengambilan Keputusan Sebagai Implementasi Serat Kartini yang diselenggarakan di Grasia Convention Hall, pada Minggu (4/8/2024).
Workshop ini merupakan hasil sinergi Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jateng dengan Dinas Perempuan dan Anak Jateng untuk meningkatkan kapasitas anggota legislatif (Aleg) terpilih Jateng.
Dalam kesempatannya menjadi narasumber acara tersebut, Ida Nurul Farida menekankan bahwa perempuan memiliki potensi peran yang sedemikan besar dan strategis dalam memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang pro keadilan dan kesejahteraan untuk perempuan dan ketahanan keluarga.
“Perempuan selalu menjadi bagian penting dalam sejarah, bahkan perempuan menjadi arah dan penentu kemajuan suatu bangsa. Maka sebenarnya potensi peran perempuan dalam memperjuangkan kesejahteraan keluarga melalui advokasi dan pembuatan kebijakan sedemikian besar dan strategis,” jelas Ida.
Kendati demikian, Ida tak menampik banyak faktor yang masih menghambat keterlibatan perempuan dalam ranah politik, seperti sosial-budaya yang masih menomorduakan peran dan kompetensi perempuan, biaya yang tinggi, hingga politik dan kebijakan afirmasi yang masih dianggap beban oleh banyak partai politik.
“Memang perlu kita akui masih banyak kendala yang dihadapi perempuan dalam memaksimalkan perannya dalam ranah politik dan pengambilan kebijakan, namun kendala tersebut tak boleh jadi rambu stop untuk perjuangan kita,” imbuhnya.
Senada dengan Ida, Kabid Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), dra. Budi Dayanti, M.Si menjelaskan bahwa tentangan perempuan di era digital begitu besar, lantaran tuntutan pendidikan dan kesejahteraan kian meningkat sejalan dengan permasalahan ekonomi-sosial-budaya yang menyertai.
“Tantangan perempuan ini semakin berat, sejalan dengan berbagai permasalahan perempuan dan ketahanan keluarga yang menyertai,” jelasnya.
Oleh karenanya, Perempuan perlu memaksimalkan perannya dalam ranah politik. Perempuan perlu hadir dan menjadi penentu kebijakan dalam memperjuangkan kesejahteraan keluarga, khususnya dalam pemenuhan hak pendidikan anak sebagai generasi penerus masa depan. Ia menilai, pendidikan anak usia dini dan non-formal perlu mendapat sorotan lebih, lantaran seringkali kurang mendapat perhatian.
Dalam hal ini, Dirinya memaparkan beberapa advokasi yang dapat diupayakan oleh legislator. Diantaranya dengan mendorong anggaran untuk meningkatkan fasilitas penyelenggaraan pendidikan dan kompetensi SDM yang terlibat, mendorong tersedianya kecukupan dan anggaran honor bagi tenaga pendidik serta mendorong penyelenggaraan PPDDB yang transparan, adil, dan akuntabel.
“Peran advokasi ini harus dimanfaatkan betul untuk peningkatan kesejahteraan keluarga, khususnya dalam hal pendidikan anak. Karena dari sinilah pembenahan generasi kita upayakan,” kata Ida
Kedepan, Ida berharap perempuan dapat lebih aktif berpartisipasi politik dalam meramu dan membentuk kebijakan yang memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan perempuan serta keluarga.