Ketua Fraksi PKS DPRD Jateng Kritik Program Kemiskinan Pemprov Jawa Tengah
WonosoboZone - Kemiskinan masih menjadi salah satu faktor yang menghambat perkembangan dalam bidang ekonomi di suatu negara.
Di Indonesia sendiri angka kemiskinan masih tinggi, oleh karenanya Pemerintah terus berusaha melakukan segala upaya untuk mengentaskan masalaha kemiskinan.
Meski masih diangka yang tinggi, namun menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 mencapai 26,16 juta orang atau 9,54% dari total penduduk Indonesia.
Mengutip indonesiabaik.id, Persentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 9,54 persen, menurun 0,17 persen poin terhadap September 2021 dan menurun 0,60 persen poin terhadap Maret 2021. Sedangkan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 26,16 juta orang, menurun 0,34 juta orang terhadap September 2021 dan menurun 1,38 juta orang terhadap Maret 2021.
Sementara itu, melansir dari jatengprov.go.id, kondisi kemiskinan di Jawa Tengah menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan angka kemiskinan sebesar 0,32 persen, dari sebelumnya 11,25 persen (September 2021), menjadi 10,93 persen (Maret 2022).
Jumlah tersebut menjadi angka penurunan kemiskinan terbesar dari 25 provinsi yang mengalami penurunan. Pencapaian itupun mendapat pujian dari Pakar Demografi Universitas Negeri Semarang (Unnes) Profesor Saratri Wilonoyudho.
Menurutnya, program pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah telah dilakukan dengan baik. Terlebih, di era pemerintahan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Meski demikian, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Tengah, Agung Budi Margono mengkritisi program pengentasan kemiskinan yang dianggapnya belum memberi wujud nyata kepada pemerintah.
"Hal tersebut merupakan bagian catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkaitan dengan penanganan kemiskinan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada 2021," kata Agung dalam siaran pers di Semarang, Kamis 22 September 2022. Dikutip WonosoboZone.com dari SuaraMerdeka.com
Menurutnya, catatan BPK tentang penanganan kemiskinan belum memberikan manfaat nyata kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan pendapatan. Terlebih Pemprov Jateng belum mendorong masyarakat miskin untuk produktif agar memperoleh pendapatan berkelanjutan.
Lebih lanjut Agung mengatakan, pola Koordinasi antarsektor yang belum optimal mengakibatkan tumpang tindih dalam program pengentasan kemiskinan. Ditambah lagi efek pandemi yang akibatkan peningkatan kemiskinan dalam dua tahun terakhir.
Untuk itu evaluasi program pengentasan kemiskinan perlu dievaluasi dan masalah pengentasan kemiskinan diharapkan menjadi perhatian penting di setahun terakhir masa Ganjar Pranowo sebagai gubernur.