Kekuasaan Harus Diawasi, Nasir Djamil PKS Nilai RUU Perampasan Aset Sangat Strategis

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Nasir Djamil
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Nasir Djamil

Warta Ekonomi, Jakarta - Kekuasaan disebut harus terus diawasi termasuk pada aset-aset yang dimiliki oleh para yang punya kuasa. Hal ini diungkapkan Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil yang mengungkapkan mengatur aset adalah mengatur kekuasaan, jadi kekuasaan harus diatur dibatasi dan harus diawasi.

Bahkan, dia mengatakan kekuasaan itu cenderung koruptif, orang yang punya aset biasanya pada umumnya orang yang punya kuasa. Nasir mengatakan, semakin besar kekuasaan, maka semakin besar potensi mendapatkan aset. Semakin besar kekuasaan, semakin besar potensi untuk melakukan penyimpangan.

"Dalam konteks pencegahan dan pemberantasan tindak pidana, apakah itu tindak pidana korupsi atau terorisme, atau kejahatan-kejahatan lainya, di situ ada potensi penggelapan aset. Maka sebenarnya rancangan undang-undang ini sangat strategis, kalau kita ingin aset-aset itu tidak hilang," jelas Nasir dalam diskusi Forum Legislasi dengan tema, 'Urgensi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana' di ruang Media Center, Nusantara III, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Politisi dari Fraksi PKS ini menegaskan, orang yang punya aset adalah orang yang punya kuasa, orang yang punya kuasa punya potensi menyalahgunakan kekuasaannya.

Sumber: WARTA EKONOMI