Berita PKS

Guru Honorer di Banjarnegara Inginkan Perbaikan Kesejahteraan

26 Feb 2020 | 12:09 WIB

Share: Facebook Twitter WhatsApp Telegram

thumbnail

Banjarnegara -- Sejumlah Guru Honorer yang tergabung dalam  PGTY TK (Paguyuban Guru Tetap dan Tidak Tetap Yayasan Taman Kanak – Kanak ) Kabupaten Banjarnegara mengadu kepada  H. Tri Mulyantoro selaku Anggota DPRD Jawa Tengah. Melalui perwakilannya mereka mengaku cemas karena belum ada kejelasan nasib terutama bagi guru yang berusia diatas 35 tahun, dan meminta agar pemerintah meningkatkan kesejahteraan para Guru Honorer, Sabtu (22/2).

Dalam Agenda Jaring Aspirasi DPRD jawa Tengah tersebut, Yuni salah satu perwakilan PGTY TK Banjarnegara menjelaskan bahwa para honorer yang hadir rata-rata sudah mengabdi selama lebih dari 15 tahun. Dan usianya rata-rata sudah melebihi 35 tahun yang berarti sudah tertutup harapannya untuk mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) karena terhalang persyaratan usia.

"Tes CPNS mensyaratkan usia 35 tahun bagi peserta, berarti pupuslah juga harapan kami untuk dapat diangkat sebagai PNS, sedangkan kami sudah mengabdi selama lebih dari 15 tahun, semoga pemerintah dapat mempertimbangkan kami untuk diangkat sebagai PNS," terangnya.

Merespon hal ini, Tri Mulyantoro yang akrab disapa Anto menjelaskan bahwa untuk pengangkatan PNS ada prosedurnya tersendiri dan merupakan kewenangan dari pemerintah pusat sedangkan pemerintah provinsi hanyalah pelaksana kebijakan.

"Karena ini wewenang pusat, kami akan coba teruskan aspirasi ini ke teman-teman yang ada di DPR RI, agar dapat menyuarakan aspirasi ini ke Pemerintah," ujarnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini juga akan berusaha untuk menyuarakan peningkatan kesejahteraan Guru Honorer, sembari berkordinasi dengan Politisi PKS di DPR RI untuk mencari peluang agar Guru Honorer dapat berubah statusnya menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Ketua PGTY TK Banjarnegara Saeful Anwar menceritakan bahwa gaji yang diterima oleh para Guru sangatlah kecil jika digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Gaji yang diterima hanya berkisar di angka Rp. 200.000 per bulan, dan berharap ada tunjangan-tunjangan dari pemerintah.

"Kami harap ada tunjangan seperti tunjangan fungsional, tunjangan kesehatan, tunjangan ketenagakerjaan, tunjangan Beras, tunjangan Hari Raya (THR) dan Seragam Kedinasan. Kami sangat senang jika pemerintah dapat memfasilitasi," terangnya.

Selain kesejahteraan guru honorer, Saeful juga meminta pemerintah agar memperhatikan kelayakan infrastruktur sekolah yang di beberapa sekolah cenderung mengkhawatirkan bahkan ada yang hampir ambruk. Anto yang juga merupakan Anggota Komisi A DPRD Jateng mengaku prihatin dan akan segera menindaklanjuti aspirasi ini.

"Ini tentunya sangat memerlukan tindakan langsung dari Pemerintah. karena jika hanya mengandalkan pemasukan dari siswa tentunya sangat berat bagi sekolah. Pemerintah Provinsi harus lebih serius  lagi memperhatikan Fasilitas Pendidikan serta meningkatkan Kesejahteraan Guru Honorer. Insya Allah akan kami perjuangkan," pungkasnya.