Siap Hadapi Bencana, Legislator PKS: DIY Harus Perkuat Partisipasi dan Data Akurat
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dikenal sebagai wilayah dengan risiko bencana tinggi. Namun, bagi Anggota Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PKS, Sigit Nursyam, kondisi ini bukan alasan untuk menyerah. Justru sebaliknya, kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah menjadi kunci utama dalam menekan dampak bencana.
“DIY memang berada di zona rawan bencana, tetapi dengan kesiapan yang baik, risiko bisa diminimalkan,” ujar Sigit.
Ia mengenang saat menjadi relawan dalam gempa Bantul tahun 2006. Meski pelibatan masyarakat belum seintens sekarang, inisiatif akar rumput terbukti efektif.
“Saat itu saya menjadi relawan tim data dan informasi. Pendataan korban, wilayah terdampak, dan kerusakan jadi dasar distribusi bantuan yang tepat,” kenangnya.
Sigit menekankan pentingnya data yang akurat dalam situasi darurat. Tanpa peta kebutuhan yang jelas, bantuan kerap tidak merata dan tidak efektif.
Ia juga menyebut, pendekatan berbasis data dan partisipasi masyarakat kini menjadi standar global. Contoh dari Jepang membuktikan, ketika masyarakat tanggap, beban pemerintah berkurang signifikan.
Di DIY, budaya gotong royong menjadi fondasi. Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) hadir hingga tingkat padukuhan sebagai ruang partisipasi yang terbuka.
“Kearifan lokal dan modal sosial membuat penanganan bencana bisa cepat dan tepat,” kata Sigit.
Sekolah Harus Jadi Tempat Aman
Sigit juga menyoroti pentingnya kesiapsiagaan sekolah. Dengan lebih dari 604 ribu siswa dan 8.000 sekolah, infrastruktur pendidikan harus tahan terhadap risiko lokal.
“Anak-anak menghabiskan waktu delapan jam di sekolah. Maka sekolah wajib menjadi tempat yang aman dari bencana,” tegasnya.
Ia mencontohkan, sekolah di Dlingo rawan longsor, sementara di Kota Yogyakarta lebih berisiko kebakaran. Pendekatan pengurangan risiko harus disesuaikan dengan karakter wilayah.
Transparansi Data dan Tantangan Kesejahteraan
DIY saat ini tergabung dalam Open Government Partnership (OGP) Lokal bersama 150 daerah lain di dunia. Menurut Sigit, ini langkah positif untuk meningkatkan keterbukaan data dan partisipasi publik.
Namun ia mengingatkan, meski indeks pembangunan manusia dan kebahagiaan tergolong tinggi, angka kemiskinan di DIY masih di atas rata-rata nasional.
“Jangan abaikan isu kesehatan mental. Indeks kebahagiaan cenderung menurun, bisa jadi banyak warga memendam masalah,” ujarnya.
Sektor pariwisata disebut Sigit sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi DIY. Tapi harus berdampak langsung ke masyarakat.
“Pertumbuhan pariwisata harus diiringi program strategis, seperti pengembangan SDM, promosi, dan peningkatan fasilitas publik,” pungkasnya.
Dengan dukungan PAD yang meningkat dan distribusi anggaran yang tepat sasaran, ia berharap kesejahteraan masyarakat DIY akan terus tumbuh—dengan kesiapsiagaan bencana dan partisipasi masyarakat sebagai kekuatan utama.