Disupervisi oleh DPP PKS, Papua Siap Ikut Verpol

Jayapura -- Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan supervisi kesiapan Pengurus DPW PKS Provinsi Papua untuk menghadapi verifikasi partai politik oleh Komisi Pemilihan Umum yang tahapannya akan dimulai pada Juli 2022.

Dipimpin oleh Ketua Tim Verifikasi Partai Politik Nasional DPP PKS, Muhammad Arfian, BA, MBA, rombongan DPP bertemu dengan jajaran pengurus DPW PKS Papua dan pengurus DPD PKS Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua di kantor DPW PKS Kota Jayapura (3/7/2022).

Muhammad Arfian menjelaskan supervisi kesiapan verpol yang dilakukan oleh DPP untuk memastikan pengurus DPW dan DPD di Provinsi Papua siap untuk mengikuti verpol.

“Verifikasi partai politik merupakan satu tahapan penting bagi PKS untuk sukses Pemilu 2024. Maka DPP ingin memastikan, DPW PKS Provinsi Papua dan seluruh jajaran DPD Kabupaten/Kota Se-Papua, siap untuk menyukseskan verifikasi parpol," kata Arfian.

Arfian menjelaskan supervisi ini dilakukan tidak hanya di Provinsi Papua, tapi juga di 3 provinsi lainnya di Indonesia Timur. 

“Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara juga akan kami kunjungi. Kesiapan seluruh elemen partai di Indonesia Timur dengan menyiapkan dokumen verifikasi parpol secara sempurna menjadi agenda strategis bagi PKS," lanjutnya.

Arfian mengapresiasi kerja keras pengurus DPW dan DPD PKS Se-Papua yang telah bekerja keras menyiapkan seluruh dokumen verpol yang akan dimasukan dalam SIPOL KPU. Bahkan, dalam temuanya, kendala geografis dan rentang kendali yang sulit di 29 Kabupaten/Kota di Papua, tidak menjadi penghalang bagi PKS untuk memenuhi seluruh dokumen verpol.

“DPW dan DPD PKS Se-Papua telah menunjukan performa meyakinkan. Rentang kendali yang sulit dan geografis yang berat tidak menjadi penghalang bagi jajaran pengurus untuk melengkapi dokumen verpol secara sempurna. Itu tanda positif, PKS Papua sangat siap untuk bangkit dan mencetak hasil gemilang pada Pemilu 2024," kata Arfian.

Ketua DPW PKS Papua, Suherman SH, menyebut, supervisi yang dilakukan oleh DPP PKS menjadi trigger bagi seluruh jajaran pengurus dan kader partai di Papua untuk mengawal sukses verpol.

“Verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh DPP meliputi keabsahan SK kepengurusan DPW, DPD dan DPC, KTP dan KTA pengurus, surat domisili kantor dan rekening partai politik pada 29 kabupaten/kota Se-Papua. DPW PKS Papua menyiapkan dengan teliti untuk menghindari celah dan kesalahan, maupun dokumen yang kurang lengkap menghadapi verpol nanti," imbuh Suherman.

Sejauh ini, lanjut Suherman, seluruh jajaran DPW dan DPD PKS Se-Papua sangat siap untuk mengikuti verifikasi. “Target PKS Papua tidak hanya lolos verifikasi. Namun menang pada Pemilu legislatif 2024," tutup Suherman.