Birokrasi Harus Netral dan Berorientasi kepada Pelayanan Masyarakat

Jakarta (5/1) - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah melantik Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pejabat baru sebanyak 4.676 untuk mengisi jabatan eselon II, III, dan IV. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga memangkas 1.835 jabatan dilingkungan Pemprov DKI.

Perombakan birokrasi besar-besaran di lingkungan Pemprov DKI Jakarta bertujuan untuk memperbaiki kinerja birokrasi karena birokrasi merupakan garis terdepan yang berhubungan dengan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat.

Menanggapi perombakan birokrasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta tersebut, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Dite Abimanyu menyatakan, Perbaikan kinerja PNS DKI Jakarta sangat penting dilakukan untuk menunjang pembangunan Ibu Kota, utamanya dalam hal pelayanan publik.

“Birokrasi ini memegang posisi yang strategis karena berhubungan langsung dengan hajat hidup masyarakat Jakarta, mulai dari kelahiran sampai kematian bersentuhan dengan birokrasi, untuk itu penting mempunyai birokrat yang baik yang punya orientasi pelayanan kepada masyarakat,” tutur Dite di Gedung DPRD Kebon Sirih Jakarta, Senin (5/1).

Birokrasi juga, masih menurut Dite, harus bersikap netral terkait dengan pilihan politiknya, bukan merupakan bagian dari kekuatan politik tertentu (partai politik). Sebab, apabila birokrasi menjadi bagian dari kekuatan politik tertentu maka akan menjadi tidak netral, memihak kepada kekuatan aliran politik tersebut.

“Padahal dalam memberikan pelayanan umum, birokrasi diharapkan tidak memihak kepada kelompok tertentu, agar pelayanan umum yang dilakukan oleh pemerintah bisa diberikan pada seluruh masyarakat, tanpa membedakan aliran atau partai politik dari masyarakat,” sebut Dite yang juga Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Jakarta Timur.

Dirinya juga mengingatkan, perombakan besar-besaran di birokrasi Pemprov DKI Jakarta harus membawa perubahan yang signifikan terhadap pelayanan publik di Jakarta. “Adanya perombakan birokrasi harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Jakarta, tanpa terkecuali,” pungkas legislator dapil DKI Jakarta 6 yang meliputi Kecamatan Cipayung, Kecamatan Ciracas, Kecamatan Makasar dan Kecamatan Pasar Rebo itu.

Sumber: Humas PKS DKI Jakarta