Anggota FPKS Sayangkan Peleburan Eijkman Saat Lakukan Kerja Besar Penelitian Covid-19

Jakarta (03/01) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menyayangkan peleburan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman (LBME) ke dalam Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) tidak dipersiapkan dengan baik.

Mufida melihat saat ini Eijkman tengah melakukan kegiatan besar tekait Covid yaitu pengembangan vaksin merah putih dan penelusuran whole genome sequencing terkait varian Omicron.

“Kita sayangkan peleburan Eijkman terjadi pada saat-saat Eijkman tengah melakukan pekerjaan besar yakni pengembangan vaksin Merah Putih yang hingga kini belum diketahui kapan target selesainya. Termasuk penelurusan whole genome sequencing varian Omicron yang sudah mencapai 152 kasus di Indonesia,” ujar Mufida dalam keterangannya, Senin (03/01).

Mufida memberikan catatan, peleburan harus bisa memastikan bahwa kegiatan riset dan pengembangan yang saat ini dilakukan tetap bisa berjalan bahkan lebih cepat.

“Demikian juga dengan peneliti non PNS nya, tidak terlantar dan terabaikan. Opsi-opsi bagi 131 peneliti yang diberhentikan juga memerlukan waktu baik dari seleksi maupun proses yang disebut beasiswa penelitian karena terkait anggaran tahunan,” ungkap dia.

Mufida mencatat, BRIN kini memiliki postur yang sangat gemuk dengan penggabungan lembaga-lembaga riset seperti BPPT, LIPI, Batan, Lapan dan Eijkman.

Ia menyebut peleburan ini juga masih belum menunjukkan kejelasan arah sehingga berdampak pada keengganan dari peneliti untuk dilebur ke dalam BRIN.

“Sebelum dilebur Kepala BPPT juga tidak sepakat dengan istilah peleburan tapi koordinasi artinya ada semacam keengganan dari masing-masing entitas karena khawatir tentang nasib penelitian yang sudah berjalan saat ini,” papar dia.

Secara khusus Mufida juga khawatir dengan peleburan ini, lembaga internasional yang selama ini bekerjasama dan banyak mendukung Eijkman akan mundur dan meninjau ulang kerjasamanya.

“Isunya soal kepercayaan, apalagi sejak awal komposisi Dewan Pengarah BRIN yang terdiri dari politisi dan pebisnis bukan murni profesional di bidang riset yang menimbulkan pertanyaan dan lagi-lagi soal trust,” urainya.