Kebijakan PKS
Pernyataan Sikap DPP PKS Soal Kekerasan terhadap Etnis Rohingya
Mengecam tindakan kekerasan, pembunuhan massal, perampasan dan pengusiran terhadap etnis Rohingya yang dilakukan oleh pihak Pemerintah dan Militer Myanmar serta kelompok etnis Myanmar lainnya
24 Nov 2016 - 08:36 WIB
Membangun Kluster Riset dalam Memperkuat Kebijakan Industri Nasional
Kebijakan kluster industri menjadi kecenderungan dalam perencanaan pertumbungan ekonomi dewasa ini. Kebijakan seperti ini mewakili perpindahan dari program pengembangan ekonomi cara tradisional menuju cara anyar.
08 Nov 2016 - 11:25 WIB
Amandemen UU Lalu Lintas Sebagai Solusi Selesaikan Permasalahan Transportasi Online
Perubahan UU tentang transportasi hendaknya tidak semata-mata melihat persoalan ini dari sudut pandang bisnis, tetapi lebih jauh dari itu, bagaimana transportasi online tersebut menjadi peluang bagi lapangan pekerjaan bagi masyarkat, sekaligus menyelesaikan persoalan ekonomi masyarakat.
03 Nov 2016 - 15:30 WIB
Pernyataan Presiden PKS tentang Rencana Penyampaian Pendapat di Muka Umum 4 November 2016
PERNYATAAN PRESIDEN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA TENTANG RENCANA PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM OLEH GERAKAN NASIONAL PENDUKUNG FATWA MUI
02 Nov 2016 - 07:38 WIB
Platform PKS Selaras dengan Konstitusi Nasional
Tentunya memahami bagaimana platform PKS sebagai partai politik dalam berjuang membangun bangsa dan secara khusus di Bumi Papua.
07 Oct 2016 - 15:27 WIB
Kondisi Ekonomi Triwulan II-2016 Tumbuh Positif namun Belum Mampu Mendorong Peningkatan Penerimaan Negara
Ekonomi Indonesia triwulan II-2016 terhadap triwulan II-2015 (yoy) tumbuh 5,18 persen, meningkat dibanding triwulan II-2015 sebesar 4,66 persen dan triwulan I-2016 sebesar 4,91 persen.
15 Sep 2016 - 11:05 WIB
Menimbang Kebijakan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan
Dalam rapat disepakati bahwa untuk mencapai kestabilan pasokan dan harga pangan perlu ditempuh dengan memperpendek rantai pasok (supply chain) dan penetapan harga dasar (floor price) atau HPP (harga pembelian pemerintah) serta harga teratas (ceiling price) atau HET (harga eceran tertinggi), yang dievaluasi per 4 bulan.
14 Sep 2016 - 11:57 WIB
Mempersiapkan Pendapatan dan Postur Belanja Negara yang Efektif dan Kredibel
Terkait dengan Postur RAPBN Tahun 2017, secara umum masih perlu dipertajam dan didesain lebih progresif untuk mendorong pembangunan ekonomi, peningkatan pemerataan dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 Ayat 1
08 Sep 2016 - 13:30 WIB
Membangun Asumsi Makro APBN 2017 yang Sehat dan Kredibel
Secara umum RAPBN tahun 2017 yang diajukan masih membutuhkan penajaman agar lebih sehat, realistis, kredibel serta berdampak optimal bagi kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 Ayat 1. Oleh karena itu terkait RAPBN tahun 2017.
06 Sep 2016 - 16:33 WIB
Tanpa Keberpihakan Tak Akan Ada Swasembada Sapi
Saat ini Indonesia memiliki 6.2 juta peternak sapi. Lemahnya proses pembinaan terhadap para peternak sapi tersebut, menyebabkan sebagian dari para peternak hanya dibantu dari sisi pengadaan sapinya saja, baru sekedar punya ternak dan dapat beternak, tapi kurang dibimbing untuk menjadi pengusaha ternak sapi yang baik.
05 Sep 2016 - 15:47 WIB