Webinar Peringatan Hari Buruh PKS, Oligarki Berpesta Rakyat Merana

Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS Indra di Webinar Oligarki Berpesta Rakyat Merana. (PKSFoto/Fathur)
Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS Indra di Webinar Oligarki Berpesta Rakyat Merana. (PKSFoto/Fathur)

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperingati Hari Buruh Internasional 2023 ini dengan berbagai rangkaian acara. Setelah melakukan konferensi pers tepat pada Hari Buruh, Senin, (1/5) lalu, PKS kini mengadakan webinar dengan tema "Oligarki Berpesta Rakyat Merana".

Webinar ini mendatangkan beberapa narasumber dari berbagai elemen, seperti Wakil Ketua Bidang (Wakabid) Ketenagakerjaan DPP PKS Indra, Anggota Komisi VI DPR RI dari FPKS Amin Ak, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari FPKS Kurniasih Mufidayati, Direktur Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI) Salamudin Daeng, dan Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Arif Minardi.

Dengan webinar ini, Bidang Ketenagakerjaan (Bidnaker) berharap bisa bersama mengawal kebijakan pemerintah tentang perburuhan di Indonesia agar benar-benar berpihak dengan kaum buruh.

PKS menyoroti kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 9 tahun ini yang semakin menyulitkan masyarakat kecil khususnya pekerja. Terbaru adalah dengan diresmikannya UU Cipta Kerja yang isinya justru membawa pekerja buruh Indonesia dimarjinalkan, dipinggirkan, dan posisinya semakin terhimpit dan semakin merana.

Berdasarkan kebijakan-kebijakan tersebut, Indra menyimpulkan bahwa peraturan UU Cipta Kerja ini dibuat untuk menyenangkan oligarki, bukan rakyat Indonesia seluruhnya.

"Saya berani menyimpulkan, omnibus law ini justru membuat oligarki pengusaha bergembira ria, berpesta pora, karena mendapatkan keuntungan demi keuntungan, kemanfaatan demi kemanfaatan. Sedangkan rakyat Indonesia justru semakin terhimpit, semakin sengsara, semakin merana, semakin sulit," tutur Indra.

PKS, papar Indra, ketika melihat omnibus law ini ternyata melemahkan, membuat sengsara buruh, maka sejak awal PKS konsisten sampai akhir menolak UU Cipta Kerja melalui berbagai struktur yang dimilikinya.

"Fraksi berjuang, melobi, mengupayakan menolak. DPP berjuang melakukan lobi, menolak. Bahkan Presiden PKS menyatakan dengan tegas meminta Jokowi menerbitkan Perppu pencabutan UU Cipta Kerja," jelas Indra.

Indra juga mengajak peserta untuk mengikuti puncak peringatan Hari Buruh yang digelar oleh PKS, Sabtu mendatang, (6/5), yang berisikan komunitas Serikat Buruh yang akan menyatakan sikap mendukung Anies Baswedan sebagai Presiden RI pada pemilu mendatang.