Stafsus Menaker: Kenaikan UMP Komitmen Upah Layak untuk Buruh, Stabilitas bagi Pengusaha
Jakarta – Staf Khusus Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indra MH, hadir sebagai pembicara dalam acara talkshow bertajuk "Kebijakan Upah 2025: Layakkah bagi Buruh?" yang diselenggarakan oleh Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS. Kamis (5/12/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Indra menyampaikan apresiasinya atas diskusi yang konstruktif dan penuh aspirasi dari berbagai organisasi buruh.
“Ini adalah diskusi yang konstruktif, dan saya bersyukur bisa hadir dalam acara ini. Kita dapat mendengar aspirasi serta harapan dari organisasi-organisasi buruh. Semoga kita bisa memahami kondisi nyata yang terjadi di dunia ketenagakerjaan,” ujar Indra.
Terkait kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5% untuk 2025, Indra menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada penolakan dari kalangan buruh. Namun, penolakan justru muncul dari sejumlah pengusaha.
“Kita harus bijak memposisikan kebijakan ini. Meskipun belum ada buruh yang menolak, penolakan justru terjadi di kalangan pengusaha. Tentu ini tetap menjadi bahan kajian untuk kita,” tambahnya.
Indra juga menyoroti pola perubahan dan komitmen baru di bawah kepemimpinan Menteri Ketenagakerjaan, Prof Yassierlie. Ia menegaskan bahwa fokus utama Kemnaker saat ini adalah memastikan kesejahteraan buruh tanpa mengesampingkan keberlangsungan dunia usaha.
“Kami memiliki komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Refleksi itu terlihat dalam kenaikan upah tahun ini. Namun, kami juga menjaga keseimbangan agar dunia usaha tetap berjalan baik,” jelas Indra.
Indra menyinggung langkah cepat Kemnaker dalam merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Cipta Kerja.
“Hanya sehari setelah putusan MK, Kemnaker langsung berkoordinasi dengan bidang perekonomian. Kami segera mengundang stakeholder untuk merumuskan kebijakan UMP 2025 yang lebih baik,” ungkapnya.
Indra juga menyampaikan pentingnya dialog langsung dengan para buruh. Menteri Tenaga Kerja bahkan menemui dan berdiskusi langsung dengan perwakilan buruh di depan kantor Kemnaker.
“Kementerian Tenaga Kerja adalah rumah bersama untuk buruh dan pekerja di Indonesia. Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil selalu berdasarkan aspirasi mereka,” tutup Indra.
Dalam diskusi tersebut turut dihadiri pimpinan organisasi buruh diantaranya Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat, Presiden ASPEK Indonesia M. Rusdi, Ekonom Yusuf Wibisono, dan Ketua Departemen Advokasi Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS Budi Setiadi.
Diskusi ini diharapkan dapat memberikan masukan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan upah yang adil, berimbang, dan berorientasi pada kesejahteraan buruh serta keberlanjutan dunia usaha.