Soal Pelaksanaan APBN T.A. 2022, Fraksi PKS: Kurang Memuaskan dan Tak Berdampak pada Rakyat!
Jakarta - Fraksi PKS DPR RI menyebut bahwa kinerja Pemerintah dalam pelaksanaan APBN Tahun 2022 masih kurang memuaskan, sehingga berdampak pada tidak optimalnya upaya menjaga dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Hal ini disampaikan oleh Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, saat membacakan Pandangan Fraksi PKS terhadap Keterangan Pemerintah mengenai RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN T.A. 2022 di Ruang Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (24/08).
Dalam pemaparannya, Netty menyoroti tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai masih kurang maksimal.
“Fraksi PKS memandang kinerja ekonomi Indonesia tahun 2022 masih kurang mengesankan. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,31 persen, sedikit lebih tinggi dari target 5,2 persen. Sementara itu, enam asumsi makroekonomi lainnya meleset dan jauh dari target. Fraksi PKS memandang capaian pertumbuhan ekonomi belum memuaskan dan setinggi negara-negara sekawasan. India tumbuh hingga 9,1 persen; Malaysia naik 8,7 persen; dan Filipina tumbuh 7,6 persen”, ujar Anggota Komisi IX DPR RI ini.
Fraksi PKS, ungkap Netty, memandang bahwa realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 juga masih jauh dari target pertumbuhan yang ditetapkan 6 – 6,3 persen pada RPJMN 2019-2024.
“Pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berkualitas sehingga belum mampu mendorong peningkatan lapangan kerja dan kesejahteraan rakyat secara optimal”, jelasnya.
Ia pun menyoroti soal realisasi pertumbuhan ekonomi yang dinilai berdampak rendah akibat tingginya inflasi.
“Fraksi PKS menilai benefit realisasi pertumbuhan ekonomi terkoreksi oleh tingginya angka inflasi. Pertumbuhan ekonomi yang hanya 5,31 persen justru lebih rendah dari tingkat inflasi yang mencapai 5,5 persen. Inflasi energi dan bahan makanan yang melonjak sangat tinggi masing-masing 16,88 persen dan 5,59 persen, memberikan pukulan keras bagi daya beli rakyat. Bagi rakyat kecil, inflasi energi dan makanan yang tinggi menyebabkan kehidupan semakin sulit apalagi ekonominya belum pulih dari pandemi”, ungkapnya lagi.
Selain itu, dari sisi pertumbuhan pendapatan per kapita, pencapaian Indonesia juga dinilai oleh Fraksi PKS tidak begitu tinggi.
“Tahun 2022, pendapatan per kapita Indonesia hanya mencapai 4.580 Dollar AS yang hanya naik 9,8 persen secara tahunan. Angka tersebut lebih rendah dari Malaysia yang bisa tumbuh hingga 10 persen; Filipina naik 11,2 persen dan Vietnam naik 11,6 persen. Pendapatan per kapita Indonesia jauh dibawah Malaysia yang mencapai 11.780 Dollar AS dan Thailand 7,230 Dollar AS”, ucap Netty.
Terakhir, Netty mengkritik gagalnya kinerja pemerintah dalam menurunkan tingkat kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat.
“Fraksi PKS memandang target penurunan kesenjangan tahun 2022 tidak tercapai. Pada target APBN 2022 dicanangkan rasio gini pada kisaran 0.376 sampai 0,378, sementara realisasinya hanya sebesar 0.381. Rasio gini juga tidak mengalami perbaikan dari posisi 0.381 tahun 2021. Fraksi PKS mendesak Pemerintah untuk lebih proaktif dan progresif dalam menyelesaikan permasalahan ketimpangan”, pungkasnya.