PPKM Diperpanjang, FPKS Minta Pemprov Jateng Perhatikan Ekonomi Masyarakat Kelas Bawah

Magelang-- Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Tengah Arifin Mustofa meminta pemprov jateng untuk serius memperhatikan  ekonomi masyarakat terutama ekonomi di kelas menengah kebawah. Ini merupakan respon terkait keputusan pemerintah pusat yang memperpanjang PPKM sampai dengan tanggal 9 Agustus kedepan.

Menurutnya tanggung jawab pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah adalah untuk melindungi rakyatnya, dan mensejahterakan rakyatnya dalam hal ini adalah masalah kesehatan dengan upaya melindungi masyarakat dari COVID-19 dengan diberlakukannya PPKM.  Namun juga tak boleh abai terhadap dampak ekonomi yang timbul dengan terus diperpanjangnya PPKM.

“Tentunya kami yakin pemerintah pusat telah memiliki pertimbangan yang matang  , telah melakukan kajian yang mendalam terkait keputusan memperpanjang PPKM yang  berkaitan dengan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia,” Ujarnya. “Namun yang tak boleh diabaikan adalah dampak perpanjangan PPKM ini terhadap aktifitas ekonomi, terutama masyarakat di kalangan bawah,” Lanjutnya.

Menurutnya jika tidak diperhatikan dengan serius, dapat menimbulkan permasalahan sosial di masyarakat karena secara alamiah, dalam pembatasan ini masyarakatpun tetap memerlukan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi.

Arifin mengusulkan dua hal berkaitan dengan hal ini, yang pertama adalah optimalisasi bantuan sosial kepada masyarakat terdampak COVID-19. Karena pembagian bantuan sosial kepada masyarakat masih belum merata sehingga  harus dioptimalkan lagi.

“bantuan sosial harus dapat dioptimalkan terutama untuk masyarakat menengah kebawah, karena masih ada warga masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tersebut,” paparnya.

Lalu yang kedua adalah optimalisasi penyerapan anggaran penanganan COVID-19. karena menurutnya penyerapan anggaran tersebut di jawa tengah masih terbilang rendah. dari data yang didapat dari kemendagri per tanggal 22 Juli 2021 lalu, dari total anggaran sebesar Rp 164,62 Miliar di jawa tengah, baru terserap sebanyak  0,15% nya. Jika data tersebut benar maka sangat disayangkan penyerapan anggarannya minim.

“Gubernur harus serius dalam penanganan COVID-19 ini salah satunya adalah dengan optimaliasi anggaran penanganan COVID-19,” Tegasnya. “Dengan optimalisasi anggaran tersebut maka  banyak masyarakat yang akan terbantu ,” Tambahnya.

Arifin juga menambahkan, dengan adanya perpanjangan PPKM pemerintah harus menjangkau lebih banyak orang untuk vaksinasi. hal ini dapat dimasifkan salah satunya dengan  cara bekerjasama dengan ormas, atau bahkan partai politik.

“Percepatan vaksin dapat dikolaborasikan dengan lembaga-lembaga yang ada di Jawa tengah. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial PKS sendiri siap membantu pemerintah untuk mensukseskan dan melancarkan program vaksinasi,” pungkasnya.