Politisi PKS Minta Komitmen Nyata Kemenkes Tuntaskan Stunting dan TBC
Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Muh Haris, menegaskan pentingnya akselerasi program kesehatan nasional, terutama dalam penanganan stunting dan tuberkulosis (TBC) yang hingga pertengahan tahun 2025 masih menunjukkan capaian yang memerlukan perhatian serius.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan, yang membahas capaian kinerja 2025 dan rencana kerja 2026.
“Meski beberapa indikator kesehatan dinyatakan on track, nyatanya masih ada capaian prioritas seperti eliminasi stunting dan penuntasan TBC yang belum optimal. Pemerintah harus hadir dengan langkah yang lebih konkret, termasuk dalam memperkuat layanan primer dan mempercepat distribusi tenaga kesehatan ke daerah,” ujar Haris.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting pada balita pada tahun 2025 masih berada di angka 19,8%, jauh dari target 14%. Sementara notifikasi kasus TBC justru menurun drastis dari sekitar 856 ribu kasus di 2024 menjadi hanya 374 ribu di 2025, yang menunjukkan lemahnya skrining dan pelaporan kasus di lapangan.
Haris juga mengkritisi lemahnya pelaksanaan program beasiswa dan penugasan dokter spesialis, termasuk angka pendayagunaan SDM kesehatan yang baru mencapai 54,2% dari target.
“Kita butuh roadmap yang jelas dan sinergi antar lembaga, terutama dalam penguatan layanan rujukan dan pemerataan fasilitas kesehatan,” tegasnya.
Politisi asal Jawa Tengah I itu juga menyoroti rendahnya capaian imunisasi dasar lengkap yang baru mencapai 28,8% dari target 80%, serta pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) yang menunjukkan ketimpangan antardaerah.
“Program PKG memang menjangkau 10,7 juta orang, tapi sebagian besar terkonsentrasi di Jawa. Pemerintah perlu memperkuat akses layanan di wilayah timur dan daerah 3T. Pemerataan adalah kunci,” tambahnya.
Terakhir, Haris mendorong Kementerian Kesehatan agar mempercepat implementasi transformasi sistem kesehatan, termasuk pemanfaatan teknologi melalui aplikasi SATU SEHAT dan ASIK, serta penuntasan pembangunan RSUD di berbagai daerah.
“Kami di Komisi IX akan terus mengawal anggaran dan kebijakan kesehatan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat, bukan hanya berhenti pada laporan kinerja,” pungkasnya. (Humas Fraksi PKS)