Politisi PKS Komitmen Dukung Kesejahteraan Guru dan Investasi Daerah
Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong berbagai program kerakyatan, khususnya peningkatan kesejahteraan guru Taman Kanak-Kanak (TK), penyambungan listrik gratis bagi warga tidak mampu, serta penguatan peran UMKM melalui pendampingan dan pelatihan perizinan.
Hal ini disampaikan saat menerima audiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang diselenggarakan di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, salah satu aspirasi yang mencuat datang dari salah satu guru TK di Sumedang yang mengeluhkan rendahnya insentif bulanan yang mereka terima. Meski telah memperoleh tambahan dari pemerintah daerah, sebagian guru masih menerima insentif serendah Rp150.000 per bulan.
Menanggapi hal ini, Ateng menyatakan keprihatinannya dan berkomitmen untuk mendorong adanya standar kesejahteraan yang layak bagi guru TK. Ia menegaskan bahwa perjuangan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, termasuk kesejahteraan tenaga pendidik, akan terus didorong di tingkat pusat.
“Kita tidak bisa menutup mata bahwa guru TK memegang peran strategis dalam membentuk karakter generasi bangsa. Standar kesejahteraan yang layak, minimal setara UMR, harus diperjuangkan bersama,” ujarnya.
Selain isu pendidikan, Ateng juga menyoroti kebutuhan dasar lainnya seperti listrik. Ia meminta Pemda Sumedang untuk segera mendata warga yang belum memiliki sambungan listrik mandiri agar bisa difasilitasi pemasangannya secara gratis.
“Kalau masih ada warga yang numpang listrik ke tetangga, tolong datanya disampaikan. Kami siap bantu agar bisa disambungkan dan digratiskan,” tegasnya.
Lebih lanjut, anggota dewan Dapil Jabar IX tersebut memaparkan inisiatifnya dalam mendorong program penguatan UMKM, khususnya melalui fasilitasi perizinan gratis dan pelatihan. Ia menyebut, saat ini tengah diupayakan sinergi dengan pemerintah pusat untuk memberikan pendampingan menyeluruh kepada pelaku usaha kecil dan menengah, agar bisa naik kelas dan berdaya saing.
Terakhir, Ateng menyinggung pentingnya sinkronisasi antara program daerah dan pusat, termasuk dalam pengembangan program CSR dan hilirisasi melalui skema BKPM untuk menarik investasi masuk ke Sumedang. Ia membuka peluang kolaborasi lanjutan dengan Bupati Sumedang dan jajarannya untuk menyelaraskan program pusat dan daerah, termasuk dalam menjaring potensi investasi di daerah agar berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat.
Ateng berharap hasil pertemuan ini dapat ditindaklanjuti secara konkret dan berkelanjutan. Ia mengajak seluruh pihak, baik eksekutif maupun legislatif, untuk menjadikan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama di atas kepentingan politik dan birokrasi.