PMK Terus Melonjak, Legislator PKS: Langkah Mitigasi Tak Kalah Penting dari Pengendalian

Wonogiri – Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Martono menekankan perlu adanya langkah mitigasi dalam menangani lonjakan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Wonogiri dan sekitarnya. Hal tersebut disampaikannya dalam kesempatan wawancara eksklusif pada Kamis, (16/1/2025)

Sebagaimana diketahui, PMK kembali menjadi perhatian serius di beberapa wilayah di Indonesia. Di Jawa Tengah sendiri, lonjakan kasus PMK serius terjadi di Kabupaten Wonogiri. Terhitung sejak 2 Januari 2025 hingga 13 Januari 2025, Kasus PMK meroket dari 72 kasus menjadi 1,189 kasus.

Akibat peningkatan kasus yang signifikan, Dinas Pertanian dan Pertahanan Pangan Wonogiri memperpanjang penutupan sementara pasar ternak di seluruh Kabupaten Wonogiri dari tanggal 16 Januari 2025, hingga 23 Januari 2025 mendatang. Langkah tersebut diambil sebagai upaya pencegahan penyebaran virus PMK.

Mengaggapi kasus tersebut, Martono menekankan pentingnya langkah mitigasi seperti vaksinasi massal, regulasi biosekuriti, hingga edukasi penyebaran penyakit PMK dan pencegahan yang direkomendasikan. 

Dirinya menyebut, langkah mitigasi tak kalah penting dibanding upaya-upaya pengendalian dan penanggulangan PMK. Mitigasi PMK diperlukan untuk mencegah atau mengurangi potensi dan resiko terjadinya lonjakan kasus serupa di kemudian hari. Hal tersebut dirasa penting lantaran lonjakan kasus PMK masih terus berulang selama beberapa waktu sejak tahun 2022 silam.

“Kami menilai langkah mitigasi ini tak kalah penting dari langkah pengendaliannya. Sebab Kita tak bisa terus membiarkan kasus serupa terjadi kembali di kemudian hari, apalagi dengan frekuensi yang tinggi. Tentu akan mengganggu kondusifitas roda perekonomian dan ketahanan pangan,” jelas Martono.

“Upaya mitigasi seperti vaksinasi massal sangat diperlukan. Kemudian lebih lanjut mitigasi seperti regulasi biosekuriti dan edukasi terhadap peternak ini juga perlu mulai dikembangkan. Agar Pemerintah dan masyarakat sama-sama siap menghentikan PMK,” lanjut Martono.

Sejalan dengan pernyataannya, Martono menyebut langkah mitigasi berupa vaksinasi massal, regulasi biosekuriti yang terintegrasi dan edukasi kepada masyarakat memang bukan hal yang mudah dan instan dilakukan. Perlu adanya koordinasi dan sinergi yang baik antar lembaga, dan masyarakat. Hal tersebut guna memungkinkan terjalinnya kesepahaman dan kerjasama yang baik dalam mengupayakan langkah mitigasi yang efektif.

“Langkah mitigasi itu memang tidak bisa instan, perlu kolaborasi yang baik antar lembaga dan masyarakat. Harapannya langkah mitigasi oleh Pemerintah beserta kesadaran masyarakat dalam pencegahannya bisa menekan kemunculan PMK,” ujar Martono.

Kendati demikian, Martono mengaku tetap optimis Pemerintah bersama masyarakat Jawa Tengah dapat menghadapi kasus PMK ini dengan baik, sehingga sektor peternakan Jateng dapat kembali ‘sehat’ seperti sedia kala.