PKS Tolak Rencana Impor Beras
Semarang - Rencana Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk melakukan impor beras melalui pernyataan Direktur Utama Bulog Budi Waseso agar pemerintah melakukan impor beras sangat disayangkan. Komitmen pemerintah melalui Bulog dan Kementan untuk menyerap gabah patut dipertanyakan, janji membeli gabah juga ternyata isapan jempol.
"Kemarin waktu cadangan beras hanya 621 ribu ton sesuai arahan Mendag akan beli gabah beras petani berapapun harganya, trus bagaimana kebijakan itu?" tanya Riyono Ketua DPP PKS bidang Tani Nelayan.
Faktanya penyerapan beras oleh Bulog sangat rendah, rencana 900 ribu ton hanya mampu 90 ribu ton. Kendala harga dan kondisi disrribusi beras di lapangan sangat menyulitkan Bulog. Akhirnya Bulog "menyerah" dengan melempar wacana Impor beras. Dari sini bisa kita lihat bahwa semakin melemahnya kedaulatan pangan Indonesia.
"Terus kalau impor menjadi usulan solusi, kenapa Mendag yakin dan percaya diri mampu beli beras petani? Kolaborasi yang lemah antara Kementan, Bulog dan Badan Pangan menghasilkan urusan pangan semakin tidak jelas" tambah Riyono.
Catatan sejak tahun 2017, Indonesia mengimpor 305.274 ton beras dengan nilai USD 143,64 juta. Tiga negara paling banyak memasok beras, yakni Thailand sebanyak 108.944 ton senilai USD 60,28 juta, Pakistan sebanyak 87.500 ton dengan nilai USD 34,79 juta, dan Myanmar sebanyak 57.475 ton senilai USD 19,54 juta.
Tahun 2018 Indonesia mengimpor 2.253.824 ton beras dengan nilai mencapai USD 1,037 miliar. Tiga negara paling banyak memasok beras, yakni Thailand sebanyak 795.600 ton dengan USD 386,53 juta, Vietnam sebanyak 767.180 ton dengan nilai USD 360,74 juta, dan India sebanyak 337.999 ton dengan nilai USD 139,15 juta. Tahun 2019 Indonesia mengimpor 444.508 ton beras dengan nilai mencapai USD 184,25 juta.
Tiga negara yang paling banyak memasok beras, yakni Pakistan sebanyak 182.564 ton dengan nilai USD 67,81 juta, Myanmar sebanyak 166.700 ton dengan nilai USD 56,28 juta, dan Thailand sebanyak 53.278 ton dengan nilai USD 38,56 juta.
"PKS bersama petani dan kawan - kawan aktifis petani menolak impor beras yang akan di lakukan oleh pemerintah. Penuhi cadangan beras nasional dari beras petani, jangan menguntungkan petani asing," tutup Riyono.