PKS: Panen Raya, Petani Dikado Impor Beras dan HET Rendah.
Jakarta - Petani mendapatkan banyak "kado" indah dari para pejabat pemerintah saat ini. Pasca masuknya beras impor 500.000 ton dengan alasan menjaga stok beras nasional, harga beras di pasar semakin tinggi. Pekan lalu harga beras di kisaran Rp14.000/kg. Rakyat sangat keberatan harga beras yang terus melambung.
"Kami para petani hanya bisa mendengar dan melihat berita di TV, kata Presiden kita tidak akan impor saat panen raya. Besokya kami dengar kita harus impor beras karena stok sedikit. Kami petani binggung harus bagaimana?" keluh petani Kabupaten Pekalongan kepada Ketua Bidang Tani dan Nelayan Riyono.
Menurut Riyono, kebijakan impor beras yang setiap tahun dilakukan membuktikan bahwa pemerintah tidak mampu menjalankan amanat UU 119/2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang meminta pemerintah menjaga dan melindungi petani dari berbagai kebijakan yang tidak pro kepada petani.
"Rasanya baru kemarin Presiden bicara jangan ada impor beras, faktanya berselang waktu Menteri Perdagangan umumkan ada beras masuk ke Indonesia. Petani harus bagaimana?" tanya Riyono.
Kado beras impor baru masuk, kini petani mendapatkan kado berat melalui SE 47/TS.03.03/K/02/2023 tentang Harga Batas Atas Pembelian Gabah atau Beras yang menetapkan harga beras dan gabah.
"Surat Edaran (SE) ini membuktikan bahwa Badan Pangan Nasional (Bapanas) tidak sensitif dengan jerih payah petani kecil yang berjuang luar biasa untuk menghidupi bangsa ini. Saat krisis pandemi petani yang menolong bangsa ini, sekarang mereka panen negara tidak mampu menolong mereka," papar Riyono.
Sudah 3 tahun HPP tidak naik, Permendag 24 tahun 2020 masih dipakai sebagai pedoman penentuan di SE 47. Ini tidak adil dan tidak sesuai dengan kondisi kekinian yang dialami oleh petani. Tanggal 20 Februari lalu, pemerintah lewat Bapanas mengeluarkan penetapan harga beli gabah dari petani Rp4250 - Rp4650/kg dan mulai berlaku 27 Februari. Faktualnya harga gabah kering panen di petani sudah di angka Rp5000 - Rp5300/kg.
"Permendag 24/2020 masih di pakai untuk 2023. Apa adil ini? Apa berpihak kepada petani? Jelas-jelas tidak berpihak kepada petani," ungkap Riyono.
PKS mengusulkan agar Bapanas merevisi HPP yang di keluarkan melalui SE.Pertama untuk mengeluarkan HPP pada akhir tahun berjalan untuk HPP tahun berikutnya.
"Untuk 2023 ya harusnya keluar Desember 2022. Jangan pas panen baru keluar HPP. Ada evaluasi setiap tahun penetapan HPP gabah dan beras."
Kedua, HPP harusnya mengedepankan keuntungan petani. Berikan rentang kisaran 10 - 15% keuntungan dari biaya produksi petani. PKS minta Gabah Kering Panen (GKP) minimal dihargai Rp5000/kg untuk menggembirakan petani.
Ketiga, PKS mengusulkan agar beras cadangan nasional wajib diisi oleh beras petani. Tutup ruang impor beras, karena alasan apapun impor beras pasti merugikan petani.
"Petani sudah berjuang hadirkan gabah dan beras untuk Indonesia, berikan apresiasi dengan harga gabah dan beras yang layak," tutup Riyono.