PKS Minta Pemerintah Setop Pembangunan IKN dan KCJB Ketimbang Menaikkan BBM
Jakarta, jpnn.com - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai untuk menghemat APBN 2022-2023 pemerintah diminta menghentikan pembangunan proyek yang tak perlu.
Menurutnya, ketimbang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), lebih baik pemerintah menghentikan pembangunan IKN baru dan kereta cepat Jakarta-Bandung.
"APBN sebaiknya digunakan untuk membantu dan melindungi kepentingan masyarakat terlebih dahulu sebelum dipakai untuk keperluan lain yang tidak terlalu mendesak," ucap Mulyanto saat dikonfirmasi JPNN.com, Kamis (25/8).
Mulyanto mengatakan pembangunan IKN baru dan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) belum perlu dilakukan. Saat ini Indonesia justru perlu membangun kilang-kilang minyak baru agar tidak rentan menaikkan harga BBM ketika ada perubahan harga minyak dunia.
"Pemerintah harus dapat menyusun prioritas kegiatan yang berorientasi pada kebutuhan penting masyarakat. Karena itu Fraksi PKS tegas menolak pembangunan IKN baru dan kereta cepat," tegas Mulyanto.
Dia mengatakan anggaran yang tersedia sebaiknya digunakan untuk subsidi agar harga BBM tidak naik.
"Fraksi PKS dengan tegas menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah," kata Mulyanto.
Wakil Fraksi PKS itu menyebut berbagai skenario dan pilihan kebijakan harus le2bih memihak kepada rakyat harus diambil, ketimbang proyek mercusuar gagah-gagahan.
Apalagi kalau nantinya hanya meninggalkan legacy yang buruk di mata rakyat.
“Kami ingin menyampaikan sikap PKS, bahwa PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Mengapa? Karena masyarakat belum pulih benar dan belum cukup kuat bangkit dari terpaan pandemi covid-19," ungkap Mulyanto.
Menurutnya, inflasi yang mendera masyarakat saat ini sudah tinggi. Sehingga kalau harga BBM bersubsidi dinaikkan berpotensi membuat ekonomi masyarakat makin parah.
Angka inflasi saat ini sebesar 4,94 persen. Ini merupakan inflasi tertinggi sejak Oktober 2015, artinya tujuh tahun yang lalu. Bahkan, untuk kelompok makanan, inflasi hari ini adalah sebesar 11 persen. Gubernur Bank Indonesia bilang, seharusnya yang tertinggi hanya 5-6 persen.
"Tetapi sekarang, 11 persen. Itu kondisi saat belum ada kenaikan BBM bersubsidi. Kalau harga BBM bersubsidi dinaikkan, ini dapat dipastikan inflasi sektor makanan akan meroket. Tentu saja, ini akan menggerus daya beli masyarakat, dan tingkat kemiskinan akan semakin meningkat," ujarnya lagi.
Selain itu, harga minyak sebenarnya sudah turun sejak beberapa bulan terakhir.
“Padahal, sejak Juni 2022, harga minyak terus turun, dari USD 140 per barel menjadi hari ini sebesar USD 90 per barel. Jadi, urgensi kenaikan harga BBM bersubsidi sudah kehilangan makna”, tegas Mulyanto.
Sumber: jpnn.com